Hal ini dibuktikan, dalam kurun lima tahun terkahit telah terjadi 60 bencana di wilayah provinsi Maluku, antara lain gempa bumi angin puting beliung, tanah longsor dan banjir.
Kepala Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) RI, Doni Munardo mengungkapkan, di tahun 2018 telah terjadi 1.800 kali gempa, dan terbaru pada tanggal 7 April di laut Banda dengan kedalaman 600 km dibawah permukaan laut.
Apalagi menurutnya tedapat gunung bawah laut dan 75 patahan di wilayah Banda. Untuk itu perlu diantisipasi lebih awal sehingha tidak terjadi bencana yang akan mengorbankan masyarakat.
"Ini kalau tidak diantisipasi, maka peristiwa Tsunami yang memakan korban ribuan jiwa terjadi pada tahun 1675 di pulai Ambon juga bisa akan terjadi," ujar Doni dalam paparannya pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Daerah Provinsi Maluku, berlangsung di Islamic center, Selasa (9/4).
Doni mengatakan, Tsunami merupakan siklus bencana membutuhkan ribuan tahun, seperti aceh yang sudah terjadi kelima kali dan juga Palu.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Walikota Ambon dan seluruh pemda Maluku harus memikirkan langkah pencegahan untuk mengantisipasi hal tersebut. Mengingat Tsunami adalah bencana yang cepat, dimana kecepatan mencapai 700 km/jam sama dengan pesawat.
"Oleh karenanya potensi bencana diharapkaan bisa diketahui seluruh pejabat, tokoh masyarakat sampai tingkat paling rendah keluarga. Mengingat penduduk paling besar berada di pesisir pantai oleh karenanya perlu ada mitigasi dan strategis berkelanjutan, untuk mengurangi resiko bencana," ucapnya.
Mantan Pangdam XVI Pattimura ini juga meminta kepada Pemda Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota untuk mengefektifkam latihan simulasi bencana.
"Provinsi Bali saja melakasakan simulasi bencana tiap bulan, Maluku juga harus demikian dan pelaksanaannya harus sampai ke tingkat paling rendah desa/rw, kenali ancamannya siapkan strateginya," pintanya.
Selain bencana, dirinya mengingatkan pemda terkait terjadinya penyusutan air bersih.
"Contohnya di Buano. Disitu hanya ada satu sumber air, jika tidak dijaga maka akan berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat," pungkasnya.
Untuk itu, dirinya menghimbau kepada pemda provinsi maupun kabupaten/kota tidak memberikan izin terhadap pembangunan maupun penebangan pohon. Jika ini terus dilakukan maka rakyat yang akan memgalami kesulitan air.
"Kepada pimpinan daerah lakukan sesuatu dengan kewenangan. Kalau tidak ketersediaan air akan berkurang," tandasnya.
Untuk itu kedepan, dirinya mengiginkan agar Maluku dapat menjadi barometer kepulauan di Indonesia dalam menjaga ketersediaan air yang layak untuk masyarakat.
from Berita Maluku Online - Berita Harian Teratas
