"Sampai saat ini akses air minum layak di tahun 2018 sudah 76,47 persen atau meningkat 8,7 persen dari sebelumnya. presentasi ini juga diatas rata-rata nasional, 73.68 persen," ujar Usemahu kepada awak media di kantor Gubernur, Rabu (10/4/2019).
Walaupun demikian, kata orang nomor satu di Dinas PUPR ini, ada masih tinggal 23 persen daerah yang belum terakses air minum layak.
"Jadi 23 persen tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota, yang paling besar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dimana akses masyarakat ke air minum masih rendah," ucapnya.
Untuk mencapai target 100 persen, pihaknya telah bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya agar secara stimulan dapat membantu daerah-daerah yang sampai saat ini belum terakses air minum layak.
"Walaupun air minum layak ini merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota, tetapi kita terus mendorong agar secara stimulan pempus dalam membantu agar secara keseluruhan masyarakat dapat menikmati air minum layak," tuturnya.
Penanganan air minum layak, sama halnya dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memerlukan biaya yang cukup banyak. sehingga diperlukan adanya intervensi dari pempus terkait hal ini.
"Misalnya kaya jalan provinsi dari 1080 km kemantapan jalan baru 46 persen, jadi sisianya 54 persen belum mantap yang membutuhkan dana kurang lebih sekitar 3,5 Triliyun, dengan anggaran tersebut jika dilihat khusus di Bidang Bina Marga penanganan jalan daerah satu tahun hanya 125 miliar, untuk itu kita perlu dorong, salah satu startegisnya jalan daerah dialihkan status dari jalan nasional supaya bisa pendanaan dari pusat," pungkasnya.
pihaknya juga akan mengupayakan agar dana dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) diusulkan untuk penanganan daerah yang merupakan strategis nasional.
from Berita Maluku Online Pemenuhan Air Minum Layak di Maluku Diatas Rata-Rata Nasional - Berita Harian Teratas
