AMBON - BERITA MALUKU. Gubernur Murad Ismail, mengakui kalau rapat evaluasi program kerja 100 hari dirinya dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, pasca dilantik kemarin. Ternyata banyak dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya belum mampu mensingkronkan visi misi dirinya dan wagub.
"Inikan masih kurang beberapa hari, belum ada kata terlambat. Nanti kira-kira dua hari jelang 100 hari kerja, baru kita evaluasi semua," ujarnya kepada media di kantor gubernur, Senin 24 Juni.
Kata dia, program 100 hari itu dirinya berpesan agar para pimpinan SKPD bekerja seperti biasa. Kesempatan itu pula, dia menyampaikan kalau lebih mementingkan tinggalkan daerah k Jakarta, guna melakukan lobi-lobi dengan para pemangku kekuasaan di pusat.
"Biar Maluku ini bisa bermartabat dan sejajar dengan provinsi lain. Bila dibandingkan dengan Papua dan NTT, Maluku sangat jauh tertinggal," akui dia.
Ia yakinkan kalau tahun 2020 mendatang, APBD Maluku akan mengalami kenaikan yang cukup besar. Ia akui, dirinya baru saja menandatangani APBD perubahan senilai Rp Triliun dan dari 11 kabupaten kota yang ada, Kabupaten Maluku Tenggara yang paling besar dengan meminta 1 setengah triliun.
"Kalau provinsi mintanya Rp2 triliun," ungkap dia yang menegaskan bahwa permintaan APBD dari tiap kabupaten dan kota haruslah sepengatahuan dirinya.
"Inikan masih kurang beberapa hari, belum ada kata terlambat. Nanti kira-kira dua hari jelang 100 hari kerja, baru kita evaluasi semua," ujarnya kepada media di kantor gubernur, Senin 24 Juni.
Kata dia, program 100 hari itu dirinya berpesan agar para pimpinan SKPD bekerja seperti biasa. Kesempatan itu pula, dia menyampaikan kalau lebih mementingkan tinggalkan daerah k Jakarta, guna melakukan lobi-lobi dengan para pemangku kekuasaan di pusat.
"Biar Maluku ini bisa bermartabat dan sejajar dengan provinsi lain. Bila dibandingkan dengan Papua dan NTT, Maluku sangat jauh tertinggal," akui dia.
Ia yakinkan kalau tahun 2020 mendatang, APBD Maluku akan mengalami kenaikan yang cukup besar. Ia akui, dirinya baru saja menandatangani APBD perubahan senilai Rp Triliun dan dari 11 kabupaten kota yang ada, Kabupaten Maluku Tenggara yang paling besar dengan meminta 1 setengah triliun.
"Kalau provinsi mintanya Rp2 triliun," ungkap dia yang menegaskan bahwa permintaan APBD dari tiap kabupaten dan kota haruslah sepengatahuan dirinya.
from Berita Maluku Online Evaluasi 100 Hari Kerja, Gubernur Maluku Akui SKPD Belum Mampu Singkronkan Visi Misinya - Berita Harian Teratas
