Konsultasi RPJMD Kota Tual, berlangsung di ruang rapat lantai dua, kantor Gubernur Maluku, pekan kemarin, yang dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Suriyadi Sembirin, didampinggi Pelaksana Tugas (Plt) Seketaris Daerah Kota Tual, Muuti Matdoan.
Usai rapat, Muuti Matdoan, kepada awak media mengatakan, rapat konsultasi RPJMD bersama Pemprov Maluku merupakan tindaklanjut dari surat yang dikirim Walikota Tual, Adam Rahayaan kepada pemerintah provinsi untuk memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD kota Tual Periode 2018-2023.
"Jadi Walikota telah melayangkan surat ke pemprov, melalui Bappeda Provinsi sudah mengundang OPD tingkat provinsi untuk memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD kota Tual periode 2018-2023," ujarnya.
Dikatakan, hal utama dalam RPJMD adalah perumusan visi misi Walikota dan Wakil Walikota, yang selaras dengan RPJMD provinsi dan RPJM Nasional.
"Jadi apa yang dibuat di pusat diterjemahkan ke provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dalam pelaksanaannya sejalan dengan prioritas nasional untuk lima tahun kedepan sesuai program Presiden Joko Widodo," ucapnya.
Untuk itu, dirinya berharap melalui konsultasi ini ada masukan pemerintah provinsi sehingga dalam perumusan RPJMD kota tual periode 2018-2023 merupakan RPJ yang berbotot sehingga menjadi dasar pembangunan Kota Tual lima tahun kedepan.
Jelasnya, di dalam RPJMD kota Tual terdapat berbagai isu, baik itu kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, air bersih, lingkungan hidup dan lain sebagainya.
Di dalam isu lingkungan hidup, kata Matdoan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 300 lebih indikator, yang harus dijabarkan dalam RPJMD, sehingga secara bertahap dalam RKPD maupun APBD setiap tahun harus diupayakan mencapai tujuan pembangunan tersebut.
Selain itu, isu kemiskinan yang menjadi prioritas utama baik nasional maupun provinsi, apalagi Maluku merupakan provinsi ke-4 termiskin, yang jabarannya ada di daerah. untuk itu pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk merumuskan program dan kegiatan stretagi selama lima tahun kedepan untuk merubah tingkat kemiskinan.
"Kita di Kota Tual berada pada urutan kelima dengan tingkat kemiskinan mencapai 23 persen, tertinggi ada di Kabupaten MBD, KKT dan Kepulauan Aru. untuk itu, kita harap bisa mencapai satu digit, kalaupun tidak yang penting dari 23 persen itu, bisa turun menjadi belasan," ucapnya.
Dirinya menuturkan, sesuai data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 14 indikator kemiskinan, yaitu masalah perumahan, kebutuhan air bersih, energi, lsitrik. dan yang paling banyak indikator adalah rumah terdapat 6 - 7 indikator. karena itu, pemerintah kota Tual telah menargetkan selambatnya di tahun 2012, seluruh yang tidak layak huni sudah harus tertangani.
Kemudian di bidang kesehatan, pemerintah Kota Tual telah memberikan jaring pengaman di bidang kesehatan. dimana setiap tahunnya pemkot Tual menganggarkan Rp5 Miliar di tahun 2017 dan 2018, dan di tahun 2019 dianggarkan Rp10 miliar dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui kartu indonesia sehat.
Selain itu, salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan yaitu ada di desa melalui penggunaan ADD dan DD. untuk itu, perlu dilakukan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur desa maupun masyarakat sehingga dalam pelaksanaan program maupun kegiatan bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
"Olehnya itu perlu ada balai latihan kerja, sehingga melatih masyarakat untuk terampil, sehingga bisa didukung oleh program dan kegiatan desa," terangnya.
from Berita Maluku Online Pemkot Tual Konsultasi RPJMD Dengan Pemprov Maluku - Berita Harian Teratas
