AMBON - BERITA MALUKU. Kepala BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan perbaikan adminsitrasi terkait pengusulan proposal anggaran ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk perbaikan infrastruktur yang rusak terkena dampak bencana.
"Kita belum kirim, karena memang ada perbaikan administrasi, baru diubah tadi sementara diketik," ujar Salampessy kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (16/07/2019).
Dikatakan, secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp6,5 Miliar, termasuk anggaran perbaikan Jembatan Wai Kaliurat di Kabupaten SBT, sekitar Rp200 Juta.
Untuk itu, menurutnya jika sudah dilakukan perbaikan administrasi, maka dalam waktu dekat proposal tersebut sudah diberikan kepada BNPB, untuk dikaji lebih lanjut.
Ditanya, jika anggaran yang diberikan BNPB tidak sesuai proposal, kata Salampessy berapapun biaya yang disetujui BNPB, maka akan dioptimalkan.
"Tidak ada uang di Pemda, yang kita harapkan itu uang dari BTT (Bantuan Tidak Tetap), uang ada disini tapi sedikit. Setiap Provinsi itu ada punya BTT, tetapi sangat terbatas. Berapapun biaya yang direalisasikan BNPB kata dia akan dioptimalkan,"tandasnya.
Untuk diketahui, pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam Juni lalu pada sejumlah titik di Maluku mencapai Rp 6,450 miliar.
“Nilai itu masih hitungan sementara meliputi 10 item infrastruktur yang tersebar di dua Kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat serta Kota Ambon,” kata Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas PUPR Provinsi Maluku, Mario Frans.
Rinciannya, di Kota Ambon: kampus IAIN senilai Rp 1,5 miliar, talud Batu Meja Rp 500 juta, talud Kayu Tiga Rp 500 juta, talud Kayu Putih Rp 450 juta, jembatan Waigurita (jembatan darurat Laha-Wakasihu) Rp 550 juta, talud penahan badan jalan di Laha- Wakasihu (Maluku Tengah) Rp 1,2 miliar, jalan Laha-Wakasihu Rp 250 juta.
Kabupaten SBB: jembatan Waikaka di Desa Tala, Kecamatan Amalatu Rp 300 juta, jembatan Wainari 2 Rp 200 juta dan ruas jalan Kairatu-Hunitetu Rp 1 miliar.
“Angka itu belum semuanya, karena masih ada satu item lagi yakni Jembatan Wai Kaliurat di Kabupaten SBT yang belum dihitung,” ujar dia.
"Kita belum kirim, karena memang ada perbaikan administrasi, baru diubah tadi sementara diketik," ujar Salampessy kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (16/07/2019).
Dikatakan, secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp6,5 Miliar, termasuk anggaran perbaikan Jembatan Wai Kaliurat di Kabupaten SBT, sekitar Rp200 Juta.
Untuk itu, menurutnya jika sudah dilakukan perbaikan administrasi, maka dalam waktu dekat proposal tersebut sudah diberikan kepada BNPB, untuk dikaji lebih lanjut.
Ditanya, jika anggaran yang diberikan BNPB tidak sesuai proposal, kata Salampessy berapapun biaya yang disetujui BNPB, maka akan dioptimalkan.
"Tidak ada uang di Pemda, yang kita harapkan itu uang dari BTT (Bantuan Tidak Tetap), uang ada disini tapi sedikit. Setiap Provinsi itu ada punya BTT, tetapi sangat terbatas. Berapapun biaya yang direalisasikan BNPB kata dia akan dioptimalkan,"tandasnya.
Untuk diketahui, pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam Juni lalu pada sejumlah titik di Maluku mencapai Rp 6,450 miliar.
“Nilai itu masih hitungan sementara meliputi 10 item infrastruktur yang tersebar di dua Kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat serta Kota Ambon,” kata Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas PUPR Provinsi Maluku, Mario Frans.
Rinciannya, di Kota Ambon: kampus IAIN senilai Rp 1,5 miliar, talud Batu Meja Rp 500 juta, talud Kayu Tiga Rp 500 juta, talud Kayu Putih Rp 450 juta, jembatan Waigurita (jembatan darurat Laha-Wakasihu) Rp 550 juta, talud penahan badan jalan di Laha- Wakasihu (Maluku Tengah) Rp 1,2 miliar, jalan Laha-Wakasihu Rp 250 juta.
Kabupaten SBB: jembatan Waikaka di Desa Tala, Kecamatan Amalatu Rp 300 juta, jembatan Wainari 2 Rp 200 juta dan ruas jalan Kairatu-Hunitetu Rp 1 miliar.
“Angka itu belum semuanya, karena masih ada satu item lagi yakni Jembatan Wai Kaliurat di Kabupaten SBT yang belum dihitung,” ujar dia.
from Berita Maluku Online Perbaikan Administrasi Pengajuan Anggaran, Jadi Alasan BPBD Maluku Belum Sodorkan Proposal - Berita Harian Teratas
