"Ada banyak hal yang diusulkan, dalam hal pengembangan bandara, pelabuhan, dermaga penyebragan. Permasalahan yang banyak itu terkait dengan lahan, sehingga pembangunan maupun pengembangan menjadi terhambat, bahkan ada yang anggarannya sudah diprogramkan dalam DIPA tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar Usemahu kepada awak media usai pertemuan bersama 28 UPT yang berlangsung diruang rapat lantai dua kantor Gubernur, Senin (20/01/2020).
Jelasnya, terkendala pengembangan infrastruktur perhubungan, untuk bandara seperti di Banda, Dobo, Wahai, Buru. Sedangkan untuk pelabuhan, seperti di Amahai, Tulehu, Saumlaki, dan Dobo.
"Semua itu diminta untuk dikembangkan, tapi terkendala dengan lahan. Ada yang sudah diserahkan lahan tapi titik koordinatnya tidak tahu batas-batasnya dimana. Ini yang harus kita semua koordinasi," tuturya.
Dikatakan, masukan-masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut, akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Hal-hal ini nanti kita lihat koordinasikan dengan kabupaten/kota supaya di flow-up bagaimana terait dengann lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi," ucapnya.
Hal-hal yang disampaikan ini, kata mantan Kadis PUPR Maluku ini, akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis perhubunga se-provinsi Maluku dengan UPT yang akan berlangsung di Febuari mendatang, sebagai masukan untuk ditindaklanjuti.
Pihaknya juga akan bersama-sama dengan UPT Kementerian Perhubungan akan terus mengawal proposal yang disampaikan Gubernur, Murad Ismail kepada Presiden Joko Widodo dan Mentri Perhubungan, terkait dengan percepata infrastruktur perhubungan.
from Berita Maluku Online Pengembangan Infrastruktur Perhubungan di Maluku Terkendala Lahan - Berita Harian Teratas
