AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Maluku melakukan pertemuan sekaligus silahturahmi bersama Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar.
Silahturahmi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut bersama ketua-ketua Fraksi ini, untuk membahas berbagai persoalan sosial di Maluku, termasuk persiapan Polda Maluku dalam mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) September 2020 mendatang, di empat daerah, yaitu Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya.
"Kita baru selesai melakukan silahturahmi dengan Kapolda, mendiskusikan banyak hal tentang masalah sosial, termasuk persiapan Pilkda serentak 2020. Karena soal ini menjadi tanggungjawab semua pihak aparat kepolisian dari aspek keamanan, kita sebagai perwakilan rakyat bertanggungjawab memastikan semua situasi ini harus clear. artinya antara yang mempunyai kewajiban dan yang mempunyai hak harus sama-sama bertanggungjawab. dan komunikasi supaya semua bisa berjalan dengan baik, untuk kebaikan bersama tidak ada usnur maksud apa-apa," ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, kepada awak media di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (04/03).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta arahan Kapolda, dari empat daerah yang menyelenggara Pikada, daerah mana yang harus ditingkatkan pengamanan, termasuk masalah sosial antar desa, yang perlu diatasi dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahun ini, serta masukan terkait kelangkaan BBM di Maluku Barat Daya.
Ia mencotohkan, seperti persoalan sosial yang saat ini terjadi di desa Sabuai, petuanan siwalalat, wilayah yang termasuk dalam Pilkada di kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga permasalahan yang ada saat ini perlu secepatnya diselesaikan.
"Kita tahu desa Sabuai merupakan daerah yang ternmasuk dalam pilkada, untuk itu kita memastikan bahwa semua soal sosial tidak boleh berimbas kemana-mana," ucapnya.
Ditanya terkait dua masyarakat adat sabuai yang ditetapkan tersangka oleh kepolisian terkait kasus pengrusakan fasilitas CV Sumber Berkat Makmur (SBM), apakah juga dibicarakan dengan Kapolda, kata kader Gerindra ini belum dibicarakan sampai kesitu. mengingat pimpinan komisi II belum menyampaikan hasil pertemuan 2 maret kemarin, bersama Dinas Kehutanan Maluku, CV SBM, dan gerakan save sabuai.
"Nanti kalau dapa hasilnya apakah kita emnindajklanjuti dalam bentuk surat minta pihak kepolisian bertindak profesional atau bagaimana. Yang pastinya kita menunggu hasil resmi dari komisi II, supaya jangan-jangan pimpinan mau mengambil langkah nanti komisi II jadi serba salah," tukasnya.
Walaupun demikian, ia mengungkapkan, dalam silahturahmi tersebut Kapolda memberikan apresiasi kepada DPRD Maluku yang telah mengambil langkah cepat menangani persoalan yang terjadi di Sabuai.
"Kapolda berharap komunikasi dan silaturahmi ini bisa berjalan rutin, supaya jika terjadi apa-apa di Maluku kita bisa mengkomunikasikan secara bersama," ungkap Sairdekut seperti apa yang dikatakan Kapolda.
Silahturahmi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut bersama ketua-ketua Fraksi ini, untuk membahas berbagai persoalan sosial di Maluku, termasuk persiapan Polda Maluku dalam mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) September 2020 mendatang, di empat daerah, yaitu Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya.
"Kita baru selesai melakukan silahturahmi dengan Kapolda, mendiskusikan banyak hal tentang masalah sosial, termasuk persiapan Pilkda serentak 2020. Karena soal ini menjadi tanggungjawab semua pihak aparat kepolisian dari aspek keamanan, kita sebagai perwakilan rakyat bertanggungjawab memastikan semua situasi ini harus clear. artinya antara yang mempunyai kewajiban dan yang mempunyai hak harus sama-sama bertanggungjawab. dan komunikasi supaya semua bisa berjalan dengan baik, untuk kebaikan bersama tidak ada usnur maksud apa-apa," ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, kepada awak media di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (04/03).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta arahan Kapolda, dari empat daerah yang menyelenggara Pikada, daerah mana yang harus ditingkatkan pengamanan, termasuk masalah sosial antar desa, yang perlu diatasi dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahun ini, serta masukan terkait kelangkaan BBM di Maluku Barat Daya.
Ia mencotohkan, seperti persoalan sosial yang saat ini terjadi di desa Sabuai, petuanan siwalalat, wilayah yang termasuk dalam Pilkada di kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga permasalahan yang ada saat ini perlu secepatnya diselesaikan.
"Kita tahu desa Sabuai merupakan daerah yang ternmasuk dalam pilkada, untuk itu kita memastikan bahwa semua soal sosial tidak boleh berimbas kemana-mana," ucapnya.
Ditanya terkait dua masyarakat adat sabuai yang ditetapkan tersangka oleh kepolisian terkait kasus pengrusakan fasilitas CV Sumber Berkat Makmur (SBM), apakah juga dibicarakan dengan Kapolda, kata kader Gerindra ini belum dibicarakan sampai kesitu. mengingat pimpinan komisi II belum menyampaikan hasil pertemuan 2 maret kemarin, bersama Dinas Kehutanan Maluku, CV SBM, dan gerakan save sabuai.
"Nanti kalau dapa hasilnya apakah kita emnindajklanjuti dalam bentuk surat minta pihak kepolisian bertindak profesional atau bagaimana. Yang pastinya kita menunggu hasil resmi dari komisi II, supaya jangan-jangan pimpinan mau mengambil langkah nanti komisi II jadi serba salah," tukasnya.
Walaupun demikian, ia mengungkapkan, dalam silahturahmi tersebut Kapolda memberikan apresiasi kepada DPRD Maluku yang telah mengambil langkah cepat menangani persoalan yang terjadi di Sabuai.
"Kapolda berharap komunikasi dan silaturahmi ini bisa berjalan rutin, supaya jika terjadi apa-apa di Maluku kita bisa mengkomunikasikan secara bersama," ungkap Sairdekut seperti apa yang dikatakan Kapolda.
from Berita Maluku Online Bahas Berbagai Masalah Sosial, DPRD Maluku Temui Kapolda - Berita Harian Teratas
