AMBON - BERITA MALUKU. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Sartono Pining mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) selama ini belum maksimal, salah satunya disebabkan karena rentang kendali wilayah Maluku, sebagai daerah kepulauan.
Hal ini disampaikan Pining menanggapi steatment ketua Komisi IV DPRD Maluku, yang mengutarakan penyaluran BNPT yang mulai dilaksanakan sejak Agustus 2019 sampai saat ini belum terlaksana secara baik.
Karena menurutnya, ada berbagai tantangan E-Warong sebagai perpanjang tangan dari himpunan bank negara untuk mendistribusikan bahan pangan berupa beras, telur, bahan pangan lokal, sagu, jagung dan lain-lain. Begitu juga dengan karbohidrat berupa ayam, sapi dan lain sebagainya.
"Kemarin kita dengan teman-teman mitra komisi IV menyampaikan beberapa hal terkait dengan temuan yang dilakukan pada waktu reses. Apa yang kita sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tantangan wilayah kita ini, itu yang menjadi tantangan oleh perbankan," ujar Pining kepada awak media di kantor Gubernur, Kamis (12/3/2020).
Untuk itu, ia berharap, ada dukungan dari DPRD untuk memberikan atensi kepada sektor yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan upaya pembangunan infrastruktur terutama jaringan dalam mendukung kerja dari himpunan bank negara ini.
Untuk kota Ambon, jelasnya, secara umum tidak mengalami tantangan yang luar biasa, sesuai laporan dari BRI progresnya cukup bagus untuk bulan pertama dan kedua.
"Kita berharap di kabupaten/kota lainnya terutama di wilayah yang sudah terjangkau bisa dilaksanakan secara baik," pintanya.
Untuk daerah lain, kata Pining jika tidak menggunakan pola online, maka penyelesaian pembayarannya bisa dilakukan secara online, namun hal tersebut perlu ada inovasi melalui dukungan perbankan.
"Namun demikian kita juga berharap jangan sampai ada tekanan kepada perbankan karena kalau kita jemput bola, maka ini akan ada kosekuensi adalah dari dusun ke desa, desa ke kecamatan justru memiliki biaya yang tinggi ketimbangan ambon ke jakarta," tuturnya.
Secara umum, ia mengutarakan di tahun 2020 Maluku mendapat pagu sekitar 130.329 keluarga penerima manfaat, terbanyak di Kabupaten Maluku Tengah dan Kepulauan Tanimbar.
Ditanya mengenai berapa banyak bantuan yang sudah diberikan sampai saat ini, dirinya mengetahui secara pasti, dikarenakan proses laporannya dilakukan secara langsung dari perbankan ke Kementerian. "Sehingga untuk progresnya harus melakukan pengecekan lagi, supaya bisa mengetahui bahwa provinsi Maluku progresnya sudah mencapai berapa persen untuk khusus di bulan pertama dan kedua," pungkasnya.
Hal ini disampaikan Pining menanggapi steatment ketua Komisi IV DPRD Maluku, yang mengutarakan penyaluran BNPT yang mulai dilaksanakan sejak Agustus 2019 sampai saat ini belum terlaksana secara baik.
Karena menurutnya, ada berbagai tantangan E-Warong sebagai perpanjang tangan dari himpunan bank negara untuk mendistribusikan bahan pangan berupa beras, telur, bahan pangan lokal, sagu, jagung dan lain-lain. Begitu juga dengan karbohidrat berupa ayam, sapi dan lain sebagainya.
"Kemarin kita dengan teman-teman mitra komisi IV menyampaikan beberapa hal terkait dengan temuan yang dilakukan pada waktu reses. Apa yang kita sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tantangan wilayah kita ini, itu yang menjadi tantangan oleh perbankan," ujar Pining kepada awak media di kantor Gubernur, Kamis (12/3/2020).
Untuk itu, ia berharap, ada dukungan dari DPRD untuk memberikan atensi kepada sektor yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan upaya pembangunan infrastruktur terutama jaringan dalam mendukung kerja dari himpunan bank negara ini.
Untuk kota Ambon, jelasnya, secara umum tidak mengalami tantangan yang luar biasa, sesuai laporan dari BRI progresnya cukup bagus untuk bulan pertama dan kedua.
"Kita berharap di kabupaten/kota lainnya terutama di wilayah yang sudah terjangkau bisa dilaksanakan secara baik," pintanya.
Untuk daerah lain, kata Pining jika tidak menggunakan pola online, maka penyelesaian pembayarannya bisa dilakukan secara online, namun hal tersebut perlu ada inovasi melalui dukungan perbankan.
"Namun demikian kita juga berharap jangan sampai ada tekanan kepada perbankan karena kalau kita jemput bola, maka ini akan ada kosekuensi adalah dari dusun ke desa, desa ke kecamatan justru memiliki biaya yang tinggi ketimbangan ambon ke jakarta," tuturnya.
Secara umum, ia mengutarakan di tahun 2020 Maluku mendapat pagu sekitar 130.329 keluarga penerima manfaat, terbanyak di Kabupaten Maluku Tengah dan Kepulauan Tanimbar.
Ditanya mengenai berapa banyak bantuan yang sudah diberikan sampai saat ini, dirinya mengetahui secara pasti, dikarenakan proses laporannya dilakukan secara langsung dari perbankan ke Kementerian. "Sehingga untuk progresnya harus melakukan pengecekan lagi, supaya bisa mengetahui bahwa provinsi Maluku progresnya sudah mencapai berapa persen untuk khusus di bulan pertama dan kedua," pungkasnya.
from Berita Maluku Online Pining: Penyaluran BPNT Belum Maksimal, Difaktorkan Kondisi Geografis Maluku - Berita Harian Teratas