AMBON - BERITA MALUKU. Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang memberikan kepastian bahwa tidak akan dilakukan Lockdown sesuai keinginan publik Maluku seiring meningkatnya kasus pasien Virus Corona (Covid-19).
"Tadi semua dalam telekonfrense Gubernur bersama Bupati/Walikota tidak ada yang mennyarankan untuk kita Lockdowm atau karantina wilayah," ujar Sekda kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Rabu (08/04).
Dikatakan, telekonfrense yang melibatkan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Maluku, bersama tokoh agama, hanya terkait perketat pintu keluar masuk, dengan menerapkan Konsep jaga pulau.
Ia menilai, penerapan lockdown tidak makmsimal seperti yang dilakukan beberapa daerah, bahkan negara besar lainnya.
"Jadi kita menjelaskan perbandingan daerah dan negara yang melakukan lockdown, Amerika tidak berhasil, Italia lockdown malah bukan tambah naik, ternyata variabel yang menentukan adalah peran aktif dari warga. Jadi kita perketat pintu keluar masuk, bukan hanya pintu-pintu resmi saja, bisa saja pintu pelabuhan rakyat, saya tidak tahu dolo-dolo ada yang kancing bayar, jadi semua akan diperketat," tuturnya.
Diungakapkan, pemberlakuan perketat pintu masuk keluar telah dilaksanakan setelah Gubernur, Murad Ismail mengeluarkan maklumat darutat bencana non alam, 28 Maret 2020.
Dalam pelaksanaannya, kata dia pelaku perjalanan orang bukan Maluku ditangani oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Maluku, sedangkan orang Maluku ditangani oleh kabupaten/kota sesuai tempat tinggal dari pelaku perjalanan.
"Untuk kabupaten/kota mengurus warganya, kalau yang turun ini warga kota Ambon maka datanya kita kasih ke gugus Ambon. Jadi data penerbangan hari ini warga Ambon sekian banyak, dia dari mana, asal mana, nomor hp kita berikan ke gugus Ambon, begitu juga kabupaten/kota lainnya, masing-masing urus warganya sendiri. Yang bukan warga Maluku itu yang kita urus, misalnya kemarin itu ada 375 penumpang, 52 penumpang bukan orang Maluku, itu yang kita tangani untuk isolasi 14 hari. Selama menjalani isolasi, jika ingin bertemu rekan bisnis maka kita fasiilitas untuk bertemu di tempat isolasi, kalau tiga hari urusannya sudah selesai maka bisa langsung meninggalkan Maluku, jadi dia tidak kemana-mana tetapi di isolasi saja," paparnya.
Namun menurutnya, yang paling efektif saat ini adalah isolasi mandiri pelaku perjalanan yang telah dilakukan oleh desa-desa.
"Jadi orang Maluku yang tiba dari luar daerah tidak langsung ke rumahnya tetapi ke tempat isolasi yang telah disiapkan desa," cetusnya.
"Tadi semua dalam telekonfrense Gubernur bersama Bupati/Walikota tidak ada yang mennyarankan untuk kita Lockdowm atau karantina wilayah," ujar Sekda kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Rabu (08/04).
Dikatakan, telekonfrense yang melibatkan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Maluku, bersama tokoh agama, hanya terkait perketat pintu keluar masuk, dengan menerapkan Konsep jaga pulau.
Ia menilai, penerapan lockdown tidak makmsimal seperti yang dilakukan beberapa daerah, bahkan negara besar lainnya.
"Jadi kita menjelaskan perbandingan daerah dan negara yang melakukan lockdown, Amerika tidak berhasil, Italia lockdown malah bukan tambah naik, ternyata variabel yang menentukan adalah peran aktif dari warga. Jadi kita perketat pintu keluar masuk, bukan hanya pintu-pintu resmi saja, bisa saja pintu pelabuhan rakyat, saya tidak tahu dolo-dolo ada yang kancing bayar, jadi semua akan diperketat," tuturnya.
Diungakapkan, pemberlakuan perketat pintu masuk keluar telah dilaksanakan setelah Gubernur, Murad Ismail mengeluarkan maklumat darutat bencana non alam, 28 Maret 2020.
Dalam pelaksanaannya, kata dia pelaku perjalanan orang bukan Maluku ditangani oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Maluku, sedangkan orang Maluku ditangani oleh kabupaten/kota sesuai tempat tinggal dari pelaku perjalanan.
"Untuk kabupaten/kota mengurus warganya, kalau yang turun ini warga kota Ambon maka datanya kita kasih ke gugus Ambon. Jadi data penerbangan hari ini warga Ambon sekian banyak, dia dari mana, asal mana, nomor hp kita berikan ke gugus Ambon, begitu juga kabupaten/kota lainnya, masing-masing urus warganya sendiri. Yang bukan warga Maluku itu yang kita urus, misalnya kemarin itu ada 375 penumpang, 52 penumpang bukan orang Maluku, itu yang kita tangani untuk isolasi 14 hari. Selama menjalani isolasi, jika ingin bertemu rekan bisnis maka kita fasiilitas untuk bertemu di tempat isolasi, kalau tiga hari urusannya sudah selesai maka bisa langsung meninggalkan Maluku, jadi dia tidak kemana-mana tetapi di isolasi saja," paparnya.
Namun menurutnya, yang paling efektif saat ini adalah isolasi mandiri pelaku perjalanan yang telah dilakukan oleh desa-desa.
"Jadi orang Maluku yang tiba dari luar daerah tidak langsung ke rumahnya tetapi ke tempat isolasi yang telah disiapkan desa," cetusnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Sekda Maluku: Tidak Ada Lockdown, Terapkan Konsep Jaga Pulau - Berita Harian Teratas