"Kalau dilihat pengurusan perizinan tidak terlalu berdampak. Jadi tidak pengaruh, dikarenakan sebagian besar perizinan yang diproses adalah menyangkut trayek dan Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP kapal, karena rata-rata izin itu kan izin untuk trayek, izin untuk SIUP kapal.
Kapal itu kan jelas, kalau dibawah 30 GT itu kewenangan provinsi, kalau diatas itu kewenangan pusat. Berarti pengusaha-pengusaha perikanan yang besar itu izinnya dari Pusat. Normal saja," ujar Sembirin saat dikonfirmasi, Jumat (17/07).
Ditanya berapa banyak perizinan yang diproses selama Semester I Tahun 2020, Mantan Kepala BPSDM Maluku ini, mengakui tidak menghafalnya.
“Yang pasti tidak ada perbedaan yang signifikan antara periode yang sama tahun 2020 dengan tahun 2019,” pungkasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Pendemi Covid-19, Sembirin Akui Perizinan di Maluku Masih Aman - Berita Harian Teratas
