Olehnya itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala mengharapkan kepada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar penambahan bantuan tersebut difokuskan untuk masyarakat miskin baru (Misbar) yang saat ini belum terkafer dalam penerimaan bantuan.
“Pemerintah pusat menambah alokasi bantuannya, kita berharap alokasi bantuan ini mengkafer orang yang belum kebagian, jangan menambah lagi kepada yang sudah diterima di gelombang satu maupun kedua. Sehingga asas keadilan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,”pinta Sangkala kepada awak media diruang kerjanya, Kamis (06/08).
Karena menurutnya, dari hasil tinjauan DPRD yang dilakukan pada beberapa tempat, faktanya hampir semua desa melaporkan orang miskin baru yang terdampak Covid-19, yang membutuhkan sentuhan pemerintah.
Untuk itu, ia meminta pemerintah agar lebih bekerja keras memperbaiki data penerimaan bantuan dan mengupayakan agar masyarakat miskin baru yang belum terkafer, bisa masuk dalam formula penerima bantuan, baik itu bantuan sosial yang langsung diterima dari kementerian sosial, maupun formula anggaran dana desa, serta bantuan, baik dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jadi saya berharap pemda, dalam hal ini Gugus Tugas dapat menyampaikan ke Gugus Tugas pusat dan dinas sosial bisa berkoordinasi dengan Kementerian sosial, untuk menyampaikan problem data kita, bahwa masih banyak masyarakat yang belum terkafer, agar terkafer di bantuan tambahan yang akan digulirkan oleh pusat,” desaknya.
Jika memang bantuan tersebut belum juga dikucurkan oleh pusat, maka menurutnya yang perlu dilakukan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, menfokuskan untuk mengalokasikan anggaran untuk dana bantuan sosial.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Bantuan Pempus, Sangkala Minta Pemda Prioritaskan Masyarakat Miskin Baru Yang Belum Terkafer - Berita Harian Teratas
