AMBON - BERITA MALUKU. Data menjadi persoalan serius dalam realisasi vaksinasi Covid-19. Terbukti dari hasil evaluasi, data yang dimiliki Provinsi Maluku berbeda dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal ini terungkap saat Pangdam XVI Pattimura memimpin rapat evaluasi di Makorem 151/Binaiya terkait penanganan Covid-19 dan pelaksanaan vakinsasi, terlihat perbedaan data kurang lebih 0,56 persen dari data provinsi 34 persen.
"Awal mulanya, saat Pangdam kemarin ke Korem memberikan evaluasi, setelah dibicarakan vaksinasi kok datanya berbeda antara pemerintah provinsi dengan Kementerian, sehingga saya usulkan untuk dilakukan rapat bersama Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kota Ambon, dengan menghadirkan seluruh Danramil dan Dandim se-Maluku. Sehingga mana yang dipakai punya Kementerian Kesehatan atau kita," ujar Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 151/Binaiya, Brigjen TNI Arnold A.P. Ritiauw, yang juga selaku Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, kepada wartawan usai rapat bersama di lantai enam kantor Gubernur, Rabu (10/11/2021).
Dikatakan, penyebab tidak sinkronnya data dengan Kementerian, dikarenakan sejumlah daerah masih menggunakan sistim manual, akibat tidak tersediannya jaringan internet. Ditambah karakteristik Maluku, sebagai provinsi Kepulauan, dan akses yang dibutuhkan dari lokasi vaksinasi ke puskesmas kecamatan untuk melakukan proses input daya ke pusat membutuhkan waktu berjam-jam hingga hari.
Untuk itu dalam rapat, dirinya sudah menyarakan agar waktu input data diperpanjang, yang tadinya sampai pukul 12.00 WIT, menjadi pukul 02.00 WIT.
"Misalnya di daerah jauh yang tidak ada signal internet, seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya. Akhirnya dicatat dengan tulisan tangan (manual). Nanti pulang ke puskesmas yang ada signal baru diinput. Permasalahannya kalau perjalanannya berjam-jam, pasti dia akan melaporkan besok. Prinsipnya kita coba cari cara untuk menselaraskan ini," tuturnya.
Ritiauw juga mengakui, realisasi vaksinasi di Maluku masih sangat rendah, untuk dosis I berada di urutan 3 terbawah, sedangkan dosis I urutan nomor dua terbawah dari 34 provinsi. Hal inilah yang membuat pemerintah pusat nantinya beranggapan pemerintah provinsi tidak bekerja. Padahal Gubernur, Pangdam, Kapolda dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) lainnya sudah bekerja dengan keras untuk pelaksanaan vaksinasi.
Walaupun demikian, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi, Polda Maluku dan berbagai unsur lainnya akan tetap gencar melakukan vaksinasi, dalam mendongkrak capaian vaksinasi sesuai targer pemerintah pusat, yaitu dosis I 70 persen, dosis II 50 persen.
"Pak Gubernur, Pangdam, Kapolda sudah bekerja keras tapi posisi ada dibawah, ini kan tidak bagus. Untuk itu, kita harus bekerja keras lagi supaya hasilnya lebih bagus, dan Maluku tidak berada di posisi bawah lagi," tandasnya.
Langkah lainnya, kata Ritiauw pemerintah daerah kabupaten/kota harus melaporkan ketersediaan vaksinasi. Jika sudah mulai habis, segera laporkan untuk diajukan permintaan ke pusat.
"Kalau ketersediaan vaksin sudah mulai habis, ini kan sayang. Seharusnya sekian persen sudah mau habis, sudah dibuat surat pengajuan untuk kita segera dorong.
Disingung sisa waktu 40 hari apakah bisa mencapai target 1.4 juta jiwa di akhir Desember 2021, dirinya tetap optimis, karena dengan bekerja keras tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin.
"Tidak ada yang tidak mustahil kalau kita bekerja keras, tapi teroganisir dengan baik. 40 hari tersisa, kalau kita tidak bekerja keras maka susah. Untuk itu, mari satukan tekat, sehingga pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," pintanya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Data Berbeda Dengan Kemenkes, Satgas Dan Pemda Maluku Sinkronisasi - Berita Harian Teratas
