AMBON - BERITA MALUKU. TPP ASN di RSUD dr. M. Haulussy Ambon kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya hingga memasuki Minggu kedua di tahun 2025, hak dari ASN di RS untuk November dan Desember 2024 belum juga dibayarkan.
Sesuai penjelasan Direksi RSUD Haulussy ke DPRD Maluku, belum dibayarkannya hak ASN disebabkan karena belum adanya pencairan claim dari BPJS.
Sayangnya apa yang disampaikan Direksi RSUD bertolak belakang dengan penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Ambon.
Menurut Kharis selaku Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Ambon, belum dibayarkan claim untuk November dan Desember 2024 dikarenakan belum adanya pengajuan dari pihak RSUD.
"Jadi claim November dan Desember sampai saat ini belum diajukan oleh RSUD,"ungkap Kharis dikonfirmasi, Rabu (08/01/2024).
Dijelaskan, sampai saat ini claim yang sudah dibayarkan ke pihak RSUD Haulussy hanya sampai bulan September. Sedangkan Oktober masih dalam tahap verifikasi, karena baru diajukan di tanggal 31 Desember.
"Jadi kalau di Haulussy claimnya sudah dibayar sampai September di bulan Januari ini. Untuk claim November dan Desember dari RSUD belum diajukan ke BPJS. Jadi RSUD yang baru ajukan itu claim bulan Oktober di tanggal 31 Desember 2024. Dari ajuan itu, BPJS sementara melakukan verifikasi, maksimal selama 15 hari sudah dibayar,"tuturnya.
Prinsipnya kata Kharis, BPJS Kesehatan siap membayarkan apabila RSUD Haulussy sudah mengajukan usulan claim.
"Jadi semua terpulang dari pihak Haulussy, kalau mau diproses cepat, maka pengajuannya juga harus cepat. Jadi sesuai mekanisme, ajuan claim dari RS kita wajib melakukan verifikasi, dan maksimal 15 hari sudah harus dibayar,"tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Maluku telah mendesak RSUD Haulussy untuk segera menuntaskan hak TPP ASN.
Hanya saja desakan DPRD terkesan diindahkan Plt Direktur Utama (Dirut) dr. Novita Elevia Nikijuluw.
Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Welem Kurnala mengaku telah memperjuangkan hak ASN dengan melakukan on the spot dan pertemuan langsung dengan seluruh jajaran RSUD Haulussy.
Dalam pertemuan dihadiri baik itu Dirut maupun Wakil Direktur (Wadir) diakhir tahun 2024, dengan alasan belum dibayarkan TPP, dikarenakan belum adanya pencairan dari BPJS Kesehatan.
Tak hanya sampai disitu, satu minggu kemudian pihaknya kembali melakukan pertemuan dengan Direksi RSUD Haulussy. Dari hasil pertemuan, mereka mengaku bahwa persoalan BPJS telah terselesaikan.
"Dari penjelasan itu, saya pikir TPP ASN di RSUD Haulussy sudah selesai, tapi ternyata masih ada keluhan juga TPP belum dibayarkan,"ucapnya.
Atas dasar itu sebagai mitra komisi, Politisi Perindo itu mendesak Dirut agar segera menyelesaikan, apa yang menjadi hak dari ASN.
"Jangan menganggap persoalan ini sepeleh, tapi ini menyangkut kesejahteraan dari pada dokter. Bagaimana mereka bisa kerja baik, kalau ini tidak bisa diperhatikan, gaji dan TPP,"tandasnya.
Untuk langkah konkrit, ia berjanji akan segera memanggil Dirut RSUD Haulussy untuk mempertanyakan hal ini untuk dipertanggungjawabkan. Termasuk dari pihak BPJS terhadap pencairan ke RSUD Haulussy.
"Ini tidak main-main harus dituntaskan. Kenapa pelayanan mereka kepada masyarakat berdasarkan BPJS. Kalau BPJS juga tidak melayani dengan tidak baik, bahwa rasa ini juga tidak benar. Perlu harus disikapi,"ungkapnya.
Wakil rakyat dari Dapil VI Aru, Malra dan Tual itu memastikan komisi tidak akan main-main terhadap hal ini, apalagi menyangkut kesejahteraan pegawai yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.
"Suka atau tidak suka komisi harus turun, untuk kita benahi RS. Jangan mereka beranggapan fungsi kontrol dewan tidak ada. Jangan, kita beda dengan sebelumnya. Saya ingatkan kepada Dirut,"tegasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku BPJS Kesehatan Ungkap RSUD Haulussy Belum Usulkan Claim November-Desember 2024 - Berita Harian Teratas
