 |
| Presiden Jokowi menerima kunjungan GNPF-MUI di Istana Negara. (viva.co.id) |
Rekonsiliasi dimaksud, lantaran sejumlah ulama dianggap mendapatkan perlakuan tak semestinya, karena diproses secara hukum oleh Kepolisian seperti pimpinan FPI, Habib Rizieq.
Menurut Bachtiar, pertemuan GNPF dengan Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Mereka hanya bersilaturahmi di hari raya Idul Fitri 1348 Hijriah.
"Kami belum bicara ke tingkat itu, secara teknis belum. Hari ini, kami bangun komunikasi dulu, agar cair," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti diberitakan Detikcom.
Bachtiar mengatakan, jika komunikasi antara pemerintah dengan GNPF terus dilakukan, bukan tak mungkin adanya kesepahaman untuk menghasilkan keputusan tertentu.
Baca juga: Usai Diterima di Istana, GNPF Mendadak Mendukung Kebijakan Jokowi
Lebih lanjut, kata dia, Presiden bahkan mendengar satu per satu perwakilan GNPF-MUI yang hadir untuk memberi pandangan lain untuk dijadikan pertimbangan oleh pemerintah.
"Kami alhamdulillah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden, yang juga masukan yang baik bagi kami," ujarnya.
Sementara itu, juru bicara GNPF MUI Kapitra Ampera mengatakan yang terpenting adalah fokus Jokowi terhadap persoalan hukum. Kapitra menegaskan Jokowi tak akan membuat persoalan hukum menjadi tak adil.
"Presiden tidak akan pernah membiarkan penegakan hukum yang tidak berkeadilan," kata Kapitra setelah bertemu dengan Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan.
Dalam kesempatan itu, Kapitra mengatakan GNPF MUI memberikan beberapa informasi kepada Presiden soal penegakan hukum. GNPF MUI pun mendapat penegasan kembali dari Jokowi bahwa penegakan hukum harus merata.
"Presiden juga telah merespons bahwa ini negara hukum dan keadilan ini untuk semua. Artinya, tidak boleh ada satu pun penegakan hukum yang melanggar hukum. Dan ini sangat membuat kita semua lega atas antusiasme Presiden menyampaikan komitmennya," kata Kapitra.
