 |
| Jokowi peringatkan menterinya soal Permen di sidang kabinet. (Setkab) |
"Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, saya minta kepada para menteri sekali lagi, untuk hati-hati dalam menerbitkan peraturan menteri atau permen," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka sidang paripurna kabinet. Sidang kabinet paripurna ini sejatinya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018.
Jokowi menyampaikan, jika para menteri Kabinet Kerja ingin menerbitkan aturan baru, sebaiknya dihitung kembali, bahkan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga tidak menjadi aturan yang menghambat.
"Yang harus dilakukan sekarang ini adalah hanya, hanya mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, untuk mengembangkan usahanya, untuk berinvestasi," ucap dia.
Jokowi tidak ingin aturan-aturan yang baru diterbitkan justru hanya memberikan kewenangan tambahan bagi kementerian/lembaga (K/L) yang menerbitkannya tapi memberikan rasa tidak nyaman di kalangan dunia usaha.
"Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi, karena ini, sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu semua kita harus ngerti tujuannya ke mana," kata dia.
Presiden mencontohkan aturan-aturan yang masih kurang disenangi pelaku usaha ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi. Ini tolong diberikan catatan ini, dan juga permen-permen yang lain. Hati-hati," tutur dia.
Sebelum permen dikeluarkan, Jokowi meminta ada perhitungan dan kalkulasi yang matang.
"Diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu, komunikasinya dengan masyakarat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu. Sehingga jangan sampai menerbitkan peraturan menteri yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha, dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri," kata Jokowi.
Tanggapan Arcandra Tahar
Menanggapi itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, dari seluruh aturan di Kementerian ESDM akan dilakukan evaluasi. Salah satu aturan yang ditegur Presiden Jokowi adalah Peraturan Menteri (Permen).
"ESDM kan energi dan sumber daya mineral. Berbagai macam ada di ESDM. Banyak lah Permen. Tahun ini sudah ada 42-43 Permen, semuanya akan kita evaluasi," kata dia di Komplek Istana, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Dia melanjutkan, setiap Permen ESDM dan kebijkan yang dievaluasi tujuannya untuk mempermudah investasi.
"Itu pesan dari pak Presiden, dan itu sangat kita perhatikan. Bahwa Permen yang kita keluarkan tentu kita berharap ini para pelaku industri itu bisa melihatnya dengan persepektif lebih luas. Tentu ada beberapa kalau ada kelemahan akan kita perbaiki," jelas dia.
Arcandra menegaskan, teguran Presiden Joko Widodo terkait dengan penerbitan Permen juga bersifat umum, bukan terhadap pada satu aturan saja.
"Ini kan pesan bapak Presiden general untuk Permen-Permen. Bukan satu permen agar diperhatikan Permen tersebut bisa mempercepat tumbuh kembangnya investasi di Indonesia," tutup dia.
Memang beberapa waktu lalu, Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2017 sempat ramai jadi perbincangan. Namun, Arcandra membantah kalau aturan tersebut justru mengganggu.
Aturan ini mengatur perlunya persetujuan Menteri ESDM terhadap adanya perubahan kepemilikan saham, pengalihan interes dan kepengurusan perusahaan, termasuk perubahan direksi dan/atau komisaris.
"Nah, tidaklah itu. Coba baca lagi Permen itu. Untuk mana, BUMN kah atau swasta. Itu yang harus dipelajari," paparnya.
