SAPA (TIMIKA) – Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Papua, Pdt Timotius Dawir, STh mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe selama empat tahun terakhir berupaya menggandeng gereja untuk ikut membangun Papua.
“Gubernur Papua memberi perhatian yang cukup baik kepada denominasi gereja-gereja di Papua. Perpuluhan dari dari Pemerintah Provinsi Papua sangat diakui oleh gereja. Dan itu sudah dilakukan selama empat tahun terahkir selama kepemimpina Gubernur Lukas Enembe,” kata Pdt Timotius saat ditemui Salam Papua di Gereja Betesda Mile 32, Kamis (14/9).
Dia mengatakan, perpuluhan yang dikeluarkan Pemprov Papua untuk denominasi gereja di Papua bersumber dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) sekitar Rp 70 miliar. Dana tersebut dibagi ke 49 denominasi Gereja di Papua, NU, Muhammadiyah, bahkan seluruh lembaga keagamaan di Provinsi Papua.
Dijelaskannya, dengan berperannya pemerintah terhadap gereja-gereja maka pemerintah bermitra dengan gereja-gereja dalam semua sinergitas kegiatan, baik secara denominasi maupun secara kegiatan pemerintahan. Ini dilakukan melalui persatuan gereja-gereja yang ada di Papua maupun melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB).
Menurut Pdt Timotius, di Papua terdapat 29 kabupaten dan kota, tidak semuanya mempunyai jiwa yang sama dengan Gubernur Papua. Karena ada kabupaten yang tidak memberikan dukungan kepada gereja. Hal ini tentu tergantung integritas dari pimpinan daerahnya, apakah ingin mendukung gereja atau tidak.
“Misalnya di Kabupaten Mimika, Bupati memberikan insentif kepada seluruh pelayan Tuhan. Untuk GPdI, di dua wilayah Tembagpura dan Kuala Kenca, ada 12 gembala dan 30 pendeta, namun hanya enam orang yang menerima insentif, sedangkan yang lain belum terima,” katanya.
Pdt Timotius berharap, jika Gubernur Provinsi Papua bisa membuat kebijakan yang baik untuk membantu gereja, maka bupati di daerah-daerah pun harus bisa mengikuti jejak gubernur.
“Sekitar 80 persen dana Otsus ada di kabupaten, sehingga kita ada dukungan yang baik dari bupati ke gereja-gereja. Karena gereja adalah ujung tombak dari pemerintah di lapangan yang bekerja melayani umat dari sisi kerohanian. Karena kalau rohaninya tidak dididik bagaimana, masyarakat mau mendukung pemerintah dalam pembangunan,” ujarnya. (Albin)
