Kegiatan yang berlangsung di Amaris hotel, Senin (18/3), selain dihadiri OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku dan 11 kabupaten/kota, juga dihadiri pimpinan perguruan tinggi.
Narasumber yang dihadirkan yakni, Gunawan Noviantor mewakili Direktur SUPD I Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Hariyanto Utomo, dan moderator Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan aset daerah Setda Maluku, Zuklifi Anwar.
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dibacakan staf ahli bidang kemasyarakat dan sumber daya manusia, Halim Daties mengungkapkan, program FMSRB dilatar belakangi karena adanya bencana banjir yang sering tejadi yang tidak hanya merusak wilayah pemukiman dan lahan pertanian tetapi juga menganggu aktivitas masyarakat dan sistem perekopnomian di daerah yang terkena dampak.
Dikatakan, untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka pengurangan resiko banjir berbasis masyarakat menjadi satu pendekatan yang dianggap paling tepat untuk dilaksanakan. Mengingat masyarakat adalah pihak yang paling rentan saat terjadi banjir sehingga pelibatan serta pelibatan masyarakat dalam mitigasi banjir dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.
“Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tertuang dalam agenda prioritas ketujuh RPJMN 2015-2019 yaitu mewujudkan kemandirinya ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan arah kebijakan pada peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim,” ujarnya.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut diatas diarahkan dalam upaya untuk mengembangkan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana dan peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkaan aliran sungai serta dampak yang ditimbulkannya, percepat penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan penyusunan rencana penataan ruang, penerapan adaptive water Management, penerapan pendekatan flood forecasting warning system, prirotas penaganan daya rusak air, upaya konservasi tanah, serta pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan.
Lebih lanjut dikatakan, kampanye penyadaran publik sebagai salah satu komponen kegitan program FMSRB diharapkan dapat berfungsi dalam upaya penyebarluasan informasi yang terkait dengan kebijakan tentang daerah aliran sungai serta pengelolaannya.
Selain itu kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pemerintah daerag untuk meningkatkan pemahaman publik dalam implemenrtasi kebijakan di daerah.
“Kegiatan kampanye penyadar publik ini dilaksanakan secara terencana dan terpadu sehingga dapat mewujudkan persamaan presepsi bagi semua pemangku kepentingan khususnya di provinsi Maluiku dan kota Ambon serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program FMSRB,” tandasnya.
Kepala BWS Maluku, Hariyanto Utomo mengatakan, Program FMSRB sangat, dalam hal ini semua stakeholder terkait untuk bersama-sama bersatu padu, terintegrasi dan berkolaborasi dalam menangani lima sungai yang ada di kota Ambon.
“Kalau kami di BWS dalam skin FMSRB baru dua yang akan ditangani secara fisik yaitu Wai Batu Merah dan Wai Ruhu. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengkondisikan agar kota Ambon terhindar dari banjir,” tuturnya.
Dirinya juga memberikan apresiasi, karena di Ambon saat ini sudah ada komunitas dan kelompok peduli sungai yang mencapai 22 kelompok.
“Kita akan bersama-sama semuanya untuk melaksanakan penanganan banjir di kota Ambon," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bappeda Maluku, Yani Sukur dalam laporannya, mengutarakan pelaksanaan Kampanye Penyadaran Publik Maluku Program FMSRB berasal dari dana hibah Asian Development Bank.
Dijelaskan, kegiatan ini hanya dilaksanakan pada dua provinsi di Indonesia, Maluku dan Banten. Untuk Maluku, Kota Ambon ditetapkan sebagai pilot project untuk penanganan dan pengendali sumber daya air.
“Jadi di kota Ambon ada dua sungai yang dipilih sebagai lokasi yaitu sungai Batu Merah dan Sungai Wairuhu,” ucapnya.
Untuk pelaksanaannya, kata Sukur pemerintah provinsi hanya melakukan penyiapan OPD terkait sedangkan pemerintah kota Ambon melaksanakan kegiatan yang sama tentu dengan melibatkan langsung masyarakat dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.
“Tentu sebelum masuk pelaksanaanya, akan dilakukan pelatihan untuk menyiapkan masyarakat terutama dalam menyusun kegiatan yang dilakukan dan mengawal pelaksanaan program ini dilapangan,” pangkasnya.
from Berita Maluku Online Penanggulangan Bencana Banjir, Bappeda Maluku Gelar Kampanye Penyadaran Publik Maluku Program FMSRB - Berita Harian Teratas
