Sebelumnya BPKAD telah melakukan pendataan seluruh aset daerah khususnya bagi kendaraan roda dua dan empat. Dilakukannya pendataan teraebut, pemkab Bursel meraih WTP dari BPK Perwakilan Maluku.
Kepala Bidang Aset, Romy Al Hihwan kepada media ink di mengatakan bahwa pendataan seluruh kendaraan dinas ini untuk mencocokan aset Pemda Bursel sesuai data yang ada di BPKAD.
“Kegiatan ini untuk mendata serta mencocokan aset Pemda Bursel berupa mobil dan motor untuk dicocokan dengan data yang kami miliki,” jelas Romy.
Akan tetapi katany, pihaknya suda memberikan surat pwmberitahuan keseluruh OPD/SKPD, namun belum seluruhnya mendaftarkan kendaraan mereka.
Dikatakan, surat yang dilayangkan ke setiap SKPD itu ditandatangani langsung oleh Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa.
“Surat ditandatangi langsung oleh Pak Bupati dan sudah dilayangkan ke semua SKPD, namun kelihatanya tidak maksimal karena masih banyak SKPD yang belum melaporkan mobil dan kendaraan dinasnya,” terang Romy.
Dijelaskan, hingga penutupan jumlah kendaraan yang melakukan pendaftaran sebanyak 99 motor dinas dan 16 mobil dinas.
“Yang tadi terdaftar itu semuanya 115 unit kendaraan berplat merah, kurang banyak, karena semua SKPD belum datang. Masih kurang jauh, sebab aset pemda Bursel sekitar enam ratusan kendaraan. Partisipasi SKPD kurang jadi tidak sampai 25 persen dari total keseluruhan aset Pemda,” jelasnya.
Dijelaskan pendataan ini hanya untuk kendaraan dinas milik Kabupaten Bursel saja tanpa menghitung aset pemda yang berada diluar daerah.
Lanjutnya mengungkapkan bahwa untuk purnabahkti (pejabat pensiun) tidak ada satupun yang datang untuk melaporkan mobil dan motor dinas yang digunakannya.
“Purnabahkti ini semua melawan. Kemarin sudah kami surati mantan Kepala Inspektorat tidak datang, tapi dari 16 mobil itu tidak ada satupun dari purnabahkti, seperti pak Fuad Marasabessy tidak datang, pak Bernadus Waemese tidak datang, pak ZA Bantam, Mantan Kesbang Linmas pak Naim Loilatu juga tidak datang, mereka tidak datang,” ungkapnya.
Romy mengaku menyesalkan hal itu, meskipun surat yang dikirim ke setiap dinas, namun tidak direspon dengan baik dan akhirnya hasil pendataan tidak maksimal.
“Pak Bupati tanda tangan langsung padahal sama saja dia punya hasil,” ujarnya.
Masih Romy sampaikan bahwa, dari hasil pendataan yang dilaksanakan telah dibuatkan berita acara untuk setiap kendaraan yang sudah terdaftar.
“Bagi yang pembawa kendaraan, dia punya pejabat dan pengurus barang tanda tangan berita acaranya. Jadi kendaraan yang ada berapa ditanda tangani berita acara sesuai dengan kendaraan,” terangnya. (AZMI)
from Berita Maluku Online - Berita Harian Teratas
