Hal ini disampaikan Salampessy kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Senin (8/7/2019).
Salampessy mengatakan, daerah rawan tersebar merata di 11 kabupaten/kota. Lima diantaranya, yakni Kota Ambon, Kabupaten SBB, Kabupaten SBT, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru, diintervensi langsung oleh pemerintah pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Untuk anggarannya, tutur Salampessy, berasal dari APBN yang tersebar di beberapa kementerian.
"Anggarannya langsung dari APBN, tapi dari masing masing kementerian, bencana itu tidak ditangani oleh BPBN, Atau BPBD tetapi sifatnya mainstream ada di Kementerian Sosial, Kementerian kesehatan, Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Perikanan. Jadi di BPBD tidak ada yang mengelola dana dari APBN, kita hanya dapat kegiatan," ulasnya.
Ditanya mengenai curah hujan, menurutnya, diperkirakan terjadi sampai bulan Agustus mendatang. Dimana puncak intensitas curah hujan tinggi terjadi di pertengahan bulan Juli ini.
Untuk itu, dirinya menghinbau kepada seluruh masyarakat Maluku yang tinggal di bantaran sungai maupun pegunungan yang rawan longsor, agar selalu waspada dan berhati-hati.
"Kalau hujan intensitas tinggi maka harus berhati-hati, kalau melihat pergerakan tanah maka secepatnya mengungsi ke tempat yang aman," pintanya.
Untuk pemasangan alat Tsunami, direncanakan dilaksanakan di dalam bulan Juli ini atau Agustus nanti.
"Sebagai perencanaan semula di akhir bulan ini atau Agustus untuk 10 titik," pungkasnya.
from Berita Maluku Online Maluku Masuk Kategori Resiko Bencana Tertinggi di Indonesia - Berita Harian Teratas
