hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Seketaris Daerah Kota Tual, Muuti Matdoan kepada awak media di kota Ambon, Senin (8/7/2019).
Dikatakan, sampai saat ini masih ada sekitar 2.000 sampai 3.000-an rumah tidak layak huni yang belum terselesaikan. Untuk itu, pihaknya terus mengupayakan penyelesaian rumah tidak layak huni, baik melalui APBD Kota Tual, maupun anggaran dari pemerintah daerah provinsi Maluku dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jelasnya, penyelesaian rumah tidak layak huni menjadi salah satu fokus perhatian utama dari pemerintah Kota Tual. Hal ini dibuktikan, selama di tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2017 - 2019, pemerintah kota Tual terus menganggarkan dalam APBD.
"Sudah tiga tahun mulai dari 2017-2019 pemerintah kota Tual menganggarkan untuk penyelesaian rumah kumuh, di tahun ini kita anggarakan Rp11 miliar untuk Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam menunjang program pemerintah pusat 100-0-100," ujarnya.
Dirinya menyakini dengan adanya sinergitas yang baik antara Pemerintah Kota Tual dan DPRD, dibantu pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah pusat, persoalan rumah tidak layak huni di Kota Tual bisa terselesaikan di tahun 2021.
"Saya yakin dengan sinergitas yang terbangun dengan baik saat ini, antara pemerintah dan DPRD, ditambah dana dari provinsi dan pusat, selambat-lambatnya di tahun 2021, kota tual tidak ada lagi kumuh rumah di Kota Tual," ucapnya.
Menururnya, jika persoalan rumah tidak layak huni sudah bisa terselesaikan, maka tingkat kemiskinan yang ada di Kota Tual bisa menurun. mengingat rumah merupakan salah satu indikator dari tingkatkan kemiskinan.
"Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 14 indikator kemiskinan, salah satunya perumahan, didalamnya terdapat 6 - 7 indikator, karena itu pemkot Tual menargetkan di tahun 2021 seluruh rumah yang tidak layak huni sudah tertangani," pungkasnya.
from Berita Maluku Online Pemkot Tual Targetkan Tahun 2021 Rumah Tidak Layak Huni Sudah Bisa Terselesaikan - Berita Harian Teratas
