AMBON - BERITA MALUKU. Dukungan politik terhadap pemerintahan Hendrik Lewerissa mulai diperlihatkan secara terbuka. Kamis (21/5/2026), jajaran Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di bawah kepemimpinan Barnabas Orno mendatangi Kantor Gubernur Maluku untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berpihak kepada rakyat.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur itu, dihadiri pengurus DPD dan DPC Hanura, serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota dari Partai Hanura. Kehadiran mereka disebut sebagai bagian dari komitmen politik untuk menjaga stabilitas daerah di tengah berbagai isu strategis yang sedang dihadapi Maluku.
Ketua DPD Hanura Maluku, Barnabas Orno menegaskan, partai politik memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk bersama pemerintah membangun daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Partai politik itu salah satu elemen yang bersama pemerintah daerah membangun dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi wajar kalau seluruh kekuatan politik bertemu kepala daerah. Ini bukan akrobat politik, tetapi upaya menciptakan ruang yang kondusif untuk membangun Maluku,” kata Barnabas.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat seharusnya mendapat dukungan, bukan terus dipolitisasi hingga menciptakan kegaduhan yang dapat menghambat iklim investasi di Maluku.
“Kalau Maluku ribut terus, bagaimana investor mau masuk? Tidak adil juga kalau kebijakan yang pro rakyat selalu dipolitisasi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Hanura juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah, termasuk pengembangan Blok Masela yang dinilai akan membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku di masa depan.
Barnabas mengatakan, kehadiran investasi besar seperti Blok Masela tidak hanya menghadirkan Participating Interest (PI), tetapi juga akan membuka ruang usaha baru dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Hanura, lanjut dia, turut mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kawasan Bomaki hingga Lermatang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan melalui perubahan status kawasan tertentu di luar hutan lindung dan konservasi.
“Kalau kawasan itu bisa dikonversi sesuai aturan, maka masyarakat pemilik hak ulayat juga bisa merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan,” katanya.
Ia juga menyampaikan, seluruh pengurus DPD Hanura bersama anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang berjumlah 19 orang hadir untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang pro rakyat.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Kalau soal fungsi penyeimbang, itu memang hak politik kami,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan, gubernur menyambut baik silaturahmi dan dukungan yang diberikan Partai Hanura.
Menurut Kasrul, aspirasi yang disampaikan Hanura mendapat respons positif dari gubernur sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Bapak Gubernur sangat berterima kasih atas silaturahmi dari DPD, DPC dan anggota DPRD Partai Hanura. Aspirasi yang disampaikan juga direspons dengan baik,” katanya.
Kasrul menambahkan, dalam pertemuan itu turut dibahas dua isu besar yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni Blok Masela dan penataan kawasan tambang Gunung Botak.
Pemerintah daerah, kata dia, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang sehat dan berkeadilan, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di kawasan Gunung Botak.
"Pemerintah harus hadir untuk menertibkan kawasan itu agar dikelola secara sehat, memberikan keadilan, dan tidak merusak lingkungan,” tandasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Dukung Pemerintahan Gubernur HL, HANURA: Maluku Jangan Terus Ribut Jika Ingin Investor Masuk - Berita Harian Teratas
