SAPA (TIMIKA) – Pemalangan akses masuk ke area gedung DPRD Mimika oleh sejumlah pegawai kesekretariatan dewan, dilakukan dengan cara mengunci pagar masuk area gedung DPRD. Aksi ini merupakan wujud protes terhadap pimpinan Sekretariat Dewan, yang mana tidak melibatkan mereka dalam setiap agenda yang dilaksanakan, serta tidak transparan dalam pembagian kendaraan operasional.
Pegawai Bagian Humas dan Protokoler pada Sekretariat Dewan, Willy Kasihiuw, mewakili para pegawai lainnya yang melakukan aksi mengatakan, sejak DPRD diaktifkan kembali, pimpinan Sekretariat Dewan tidak pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah pengawai terkait pekerjaan. Tidak hanya itu, para pengawai juga menilai kalau selama ini mereka bekerja tidak pernah dilibatkan dalam mendukung tugas pokok anggota DPRD mulai dari ketua, wakil, komisi-komisi maupun anggota.
“Kami ini merasa tidak jelas pekerjaannya apa, karena kami tidak pernah dilibatkan dalam sejumlah kegiatan yang ada di DPRD. Sebagai tanda protes, kami melakukan pemalangan di pintu masuk gedung ini,” katanya.
Selain itu, sistem monopoli juga terjadi di sekretariat terkait pembagian kendaraan operasional. Dimana pembagian kendaraan operasional tidak melibatkan pegawai sekretariat, sehingga menimbulkan kecemburuan di dalamnya.
“Yang terjadi saat ini, apabila pimpinan kenal dan senang kepada salah satu pegawai, maka kendaraan operasional tersebut diberikan kepadanya. Padahal didalam sekretariat di DPRD ini ada empat bagian yang bertugas, yang berhak atas kendaraan operasional tersebut. Ini namanya nepotisme,” tuturnya.
Selama ini terdapat 10 kendaraan operasional roda dua, namun sudah dibagikan kepada sejumlah pengawai. Pembagian ini, kata Willy, dilakukan tanpa pertemuan dengan para pengawai sekretariat lainnya.
Aksi pemalangan ini akan terus dilakukan sejumlah pegawai sekretariat hingga permintaan mereka dapat didengar oleh pimpinan. Mengingat, anggota DPRD saat ini sedang berada di Jakarta, maka secara otomatis kegiatan di gedung DPRD menurut mereka tidak berjalan.
“Kami akan melakukan aksi seperti ini sampai anggota DPRD tiba di Timika,” katanya.
Tupoksi Harus Diperjelas
Willy juga mengatakan, saat ini ada persoalan mengenai tupoksi dari masing-masing bagian, yang mana tidak adil dan tidak jelas. Misalkan saja, Willy yang berada di bagian humas dan protokoler. Selama ini tidak pernah aktif dan hanya sebagai penonton, begitupula dengan bagian lainnya.
“Yang namanya protokoler, itu melekat pada semua jabatan dewan. Ini berlaku diseluruh republik ini. Kita ini punya tugas aktif untuk mendampingi dewan kemana-mana. Tetapi yang terjadi justru yang mendampingi dewan bukan kami,” katanya.
Sejak anggota DPRD tidak aktif bahkan sampai aktif kembali, masih saja terjadi ketidakjelasan tupoksi yang meruncing. Ia mengharapkan harus ada pembicaraan terkait persoalan ini.
“Masalah ini harus kita bicara. Selama ini kan tidak pernah dibicarakan. Padahal kita setiap tahun mengikuti bimtek untuk hal-hal seperti ini,” katanya.
Sejauh ini memang tidak ada pengaruh terhadap hak-hak kepegawaian, tetapi diharapkan, karena sudah dibayar oleh Negara, maka harus bisa bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban sesuai tupoksi.
Dari pantauan Salam Papua di area gedung DPRD, sejumlah pengawai sekretariat tampak duduk-duduk disekitar pagar masuk area gedung. Apabila ada warga yang ingin masuk ke area gedung, para pengawai yang melakukan aksi menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan aksi protes. (Tomy/Korneles Materay)
