 |
| Bupati dan Wali Kota se Papua pada Rakerda dan launching Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Elektronik (e-TPP) bertempat di gedung Sasana Krida kantor gubernur setempat, Rabu (7/2/2018) |
Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan jajarannya di tingkat Kabupaten/Kota untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) di wilayah masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul KLB Campak dan Kurang Gizi yang belum lama ini terjadi di Kabupaten Asmat, hingga menyebabkan puluhan anak meninggal dunia.
“KLB berpotensi terjadi di sejumlah daerah,” beber Gubernur dihadapan seluruh Bupati dan Wali Kota se Provinsi Papua pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan launching Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Elektronik (e-TPP) bertempat di gedung Sasana Krida kantor gubernur setempat, Rabu (7/2/2018).
Ia kemudian menyebutkan sejumlah daerah yang berpotensi rawan KLB diantaranya Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya.
Kemudian, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Memberamo Raya, Waropen, Supiori, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mulia dan Asmat.
“Saya himbau untuk segera dilakukan penanganan sebagai antisipasi,” cetus Gubernur.
Turut hadir, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE, MM, Sekda Papua Hery Dosinaen, Ketua DPR Papua, Ketua MRP, Kapolda Papua, Kasdam XVII/Cendrawasih, para Dandim dan Kapolres, Ketua TP- PKK Provinsi Papua dan kabupaten/kota.
Sekda se Provinsi Papua, Asisten serta para pimpiman OPD di lingkup Pemprov Papua serta kabupaten/kota se Papua.
Dalam Rakerda ini juga dilakukan launching Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Elektronik (e-TPP).
Gubernur pada kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
“Sejak kami dilantik 9 April 2013 hingga saat ini memasuki 4 tahun 10 bulan menjabat sebagai
Gubernur bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, kami diperhadapkan dengan tumpukan masalah pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua,” akuinya.
Namun dengan sinergitas yang baik bersama seluruh pemangku kepentingan, keduanya berhasil menyelesaikan tepat waktu.
Salah satunya, dalam membangun konsolidasi di tiga pilar pembangunan Papua yaitu lembaga pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wagub, MRP dan DPR Papua.
Termasuk pula saat periode pertama pemerintahan keduanya, hubungan antara gubernur dan para bupati pun tidak begitu harmoni sehingga dilakukan konsolidasi pemerintahan.
Hal penting lain, khususnya yang berkaitan dengan PT Freeport Indonesia (FI).
Dimana atas perjuangan tanpa kenal lelah, Pemprov Papua akhirnya berhasil mendapatkan saham 10 persen.
Pemprov juga telah melakukan penanganan perkara air permukaan di pengadilan pajak Jakarta dengan hasil akhir berupa kemenangan atas PT. FI.
“Otonomi khusus akan berakhir di tahun 2022 sehingga kalau kita tidak berjuang maka kita tidak mempunyai apa-apa untuk membangun Papua seraya meminta PT Freeport untuk membangun smelter di tanah ini,” tukasnya.
(Har)
from Berita Papua Sejumlah daerah di Papua diingatkan soal potensi KLB - Berita Harian Teratas
