 |
| Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Konflik Horizontal Mimika (SMPKHM) mendatangi DPR Papua untuk menyampaikan aspirasinya |
Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Konflik Horizontal Mimika (SMPKHM) mendatangi DPR Papua untuk menyampaikan aspirasinya.
Dalam hal ini tentang permasalahan konflik Mimika yang hingga saat ini menurut mereka belum terselesaikan.
Para mahasiswa ini disambut baik oleh anggota DPR Papua dari jalur 14 kursi Jhon Gobay dan Yonas Nussy di ruang Baleg DPR Papua, Kamis (8/03/2018).
Nelson Tenbak selaku Ketua, dalam penyampaian aspirasinya meminta agar konflik horizontal yang terjadi di Mimika diselesaikan dengan cara rekonsiliasi.
"Rekonsiliasi ini, kami minta Pemerintah provinsi agar memfasilitasi kami untuk membuka ruang
dialog dengan semua lembaga terkait dan juga elemen masyarakat yang ada di Papua," pintanya.
Kemudian, lanjut Nelson, Pemprov harus membuat satu Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang sanksi jika konflik perang suku terjadi atau lain sebagainya.
"Artinya bahwa hukum apa yang kita harus lakukan agar ke depan tidak lagi terjadi konflik yang berkepanjangan di Mimika," lanjutnya.
Nelson pun mengancam apabila Pemprov tidak juga memfasilitasi maka pihaknya akan membawa massa yang lebih besar.
"Dan kami akan boikot dan gagalkan proses Pilkada di Mimika karena masalah yang terjadi di sana adalah masalah kemanusian jadi harus bersama-sama menyelesaikannya," tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRP Yonas Nussy dalam pernyataannya terkait dengan aspirasi yang disampaikan mahasiswa diakuinya sebagai pikiran yang cerdas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan stabilitas di Mimika dan Papua pada umumnya
Karena jika di lihat selama ini semua pihak termaksud Pempus sudah coba melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik ini namun belum berhasil.
Oleh karena itu, mereka mendatangi DPR Papua untuk meminta adanya sebuah regulasi penyelesaian konflik Mimika serta Perda yang mengatur kalau sampai terjadi lagi konflik bisa dikenakan denda atau sanksi.
"Saya rasa ini adalah maksud baik oleh sebab itu aspirasi ini kami terima," tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan segerah berkoordinasi dengan Polda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Pjs Gubernur dan juga MRP agar bersama-sama dengan DPRP membahas tentang aspirasi ini.
Ia juga menilai wajar jika para pendemo mengancam memboikot Pemilu bila aspirasi mereka tidak ditanggapi.
"Saya rasa ini wajar-wajar saja karena mereka merasa konflik ini selalu terjadi, dan ini merupakan momen yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Mimika dengan baik," tukasnya.
(Vian)
from Berita Papua SMPKHM ancam boikot Pilkada jika aspirasinya tak ditanggapi - Berita Harian Teratas
