AMBON - BERITA MALUKU. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, mengakui sampai saat ini belum ada surat resmi yang dialayangkan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terkait kelangkaan beras.
"Sampai saat ini Pemda MBD belum melayangkan surat resmi kepada Disperindag Maluku terkait persoalan ini. Jika sudah sampaikan maka kita akan mengambil langkah-langkah resmi, tidak bisa lewat dengar-dengar. Memang kita sudah bicara, kalau memang ada kelangkaan disana, kasih data yang betul baru buat surat resmi ke Pemerintah Provinsi untuk kita koordinasi agar di ambil langkah-langkah," ujar Pattiselano saat dikonfirmasi mengenai hal ini via-seluler, Kamis (14/3).
Walaupun belum ada informasi secara resmi dari pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terkait kelangkaan beras, pihaknya sudah memgambil langkah dengan melakukan koordinasi dengan Bulog maupun Dinas Perhubungan sembari menunggu surat resmi dari Pemda MBD.
"Kemarin saya sudah koordinasi dengan Ketua Komisi C, konfrontasi sudah dengan Bulog, tapi Pemda MBD sendiri belum ada informasi secara resmi bahwa di daerah mereka ada kelangkaan. Sehingga kalau memang benar, Pemda MBD sudah ambil langkah dong. Tapi informasi ini sudah kita sikapi dari minggu lalu kita sudah komunikasi dengan Pak Sekda dengan pihak ketiga maupun Dinas Perhubungan bicarakan solusinya seperti apa jika memang benar, baru kita bikin surat resmi. Karena sampai saat ini belum ada surat resmi dari Pemda MB," ucapnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Alfons Siamiloy membenarkan terjadi kelangkaan beras di MBD. Hanya saja, dia membantah jika kelangkaan beras ini sudah dua bulan lamanya.
"Bukan dua bulan, tapi dua minggu terakhir," bantahnya.
Kelangkaan ini terjadi kata dia dikarenakan transportasi ke MBD yang belum lancar akibat baru berakhirnya musim barat. Dimana pada musim barat, angin kencang dan ombak terjadi.
"Kapal-kapal belum berlayar, sehingga kita berharap dari Ambon, Surabaya. pengusaha itu kan pesan lewat kapal-kapal pihak ketiga ada juga lewat Tol Laut. Tapi sampai sekarang juga tol laut belum masuk, jadinya begitu (kelangkaan). Kalau harga pasar ini kan kita serahkan ke pasar," terangnya.
Diakui Siamiloy, dirinya sudah menginstruksikan Disperindag Kabupaten MBD siapkan surat ke Provinsi.
"Kita sudah bilang Disperindag Kabupaten MBD untuk segera layangkan surat kesana (Disperindag Provinsi) agar segera dapat bantuan," sambungnya.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga di MBD, kelangkaan beras ini sudah terjadi sejak dua bulan terakhir.
Tidak tanggung-tanggung harga beras ukuran 40 Kg mencapai Rp. 500ribu perkarungnya. Sementara untuk ukutan 20 Kg, harganya mencapai Rp. 250ribu. "Harga jadi tinggi dari biasanya. Bahkan saat baru sampai di pelabuhan saja beras langsung habis. Kalau normalnya, 20 kilo harga Rp. 210 ribu, ukuran 40 kilo biasanya Rp. 470 ribu," ungkapnya.
"Sampai saat ini Pemda MBD belum melayangkan surat resmi kepada Disperindag Maluku terkait persoalan ini. Jika sudah sampaikan maka kita akan mengambil langkah-langkah resmi, tidak bisa lewat dengar-dengar. Memang kita sudah bicara, kalau memang ada kelangkaan disana, kasih data yang betul baru buat surat resmi ke Pemerintah Provinsi untuk kita koordinasi agar di ambil langkah-langkah," ujar Pattiselano saat dikonfirmasi mengenai hal ini via-seluler, Kamis (14/3).
Walaupun belum ada informasi secara resmi dari pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terkait kelangkaan beras, pihaknya sudah memgambil langkah dengan melakukan koordinasi dengan Bulog maupun Dinas Perhubungan sembari menunggu surat resmi dari Pemda MBD.
"Kemarin saya sudah koordinasi dengan Ketua Komisi C, konfrontasi sudah dengan Bulog, tapi Pemda MBD sendiri belum ada informasi secara resmi bahwa di daerah mereka ada kelangkaan. Sehingga kalau memang benar, Pemda MBD sudah ambil langkah dong. Tapi informasi ini sudah kita sikapi dari minggu lalu kita sudah komunikasi dengan Pak Sekda dengan pihak ketiga maupun Dinas Perhubungan bicarakan solusinya seperti apa jika memang benar, baru kita bikin surat resmi. Karena sampai saat ini belum ada surat resmi dari Pemda MB," ucapnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Alfons Siamiloy membenarkan terjadi kelangkaan beras di MBD. Hanya saja, dia membantah jika kelangkaan beras ini sudah dua bulan lamanya.
"Bukan dua bulan, tapi dua minggu terakhir," bantahnya.
Kelangkaan ini terjadi kata dia dikarenakan transportasi ke MBD yang belum lancar akibat baru berakhirnya musim barat. Dimana pada musim barat, angin kencang dan ombak terjadi.
"Kapal-kapal belum berlayar, sehingga kita berharap dari Ambon, Surabaya. pengusaha itu kan pesan lewat kapal-kapal pihak ketiga ada juga lewat Tol Laut. Tapi sampai sekarang juga tol laut belum masuk, jadinya begitu (kelangkaan). Kalau harga pasar ini kan kita serahkan ke pasar," terangnya.
Diakui Siamiloy, dirinya sudah menginstruksikan Disperindag Kabupaten MBD siapkan surat ke Provinsi.
"Kita sudah bilang Disperindag Kabupaten MBD untuk segera layangkan surat kesana (Disperindag Provinsi) agar segera dapat bantuan," sambungnya.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga di MBD, kelangkaan beras ini sudah terjadi sejak dua bulan terakhir.
Tidak tanggung-tanggung harga beras ukuran 40 Kg mencapai Rp. 500ribu perkarungnya. Sementara untuk ukutan 20 Kg, harganya mencapai Rp. 250ribu. "Harga jadi tinggi dari biasanya. Bahkan saat baru sampai di pelabuhan saja beras langsung habis. Kalau normalnya, 20 kilo harga Rp. 210 ribu, ukuran 40 kilo biasanya Rp. 470 ribu," ungkapnya.
from Berita Maluku Online Kelangkaan Beras, Pattiselano: Belum Ada Laporan Resmi Dari Pemkab MBD - Berita Harian Teratas