Hal ini dikarenakan keterbatasan APBD untuk infrastruktur.
Untuk memenuhi kemantapan jalan tersebut diperlukan lebih dari Rp5-6 Triliyun.
"Kalau kita mau bikin jalan kasi mantap yang 56 persen itu, butuh dana sekitar lima sampai enam triliun. Kita punya APBD untuk jalan melalui Bina Marga selama ini kan cuma Rp. 150 Miliar. Jadi ini karena keterbatasan anggaran," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Ismail Usemahu via seluler, Kamis (14/3).
Karena keterbatasan anggaran, pihaknya melakukan pemantapan jalan secara perlahan sesuai dengan anggaran.
"Kita di PU ini kan ceritanya bangun aja infrastruktur kan, kalau anggaran tersedia, kita bangun. Kalau anggaran terbatas kita pelan-pelanlah seperti itu," sambungnya.
Menurutnya, ada opsi lain yang juga yang bisa diterapkan PU dalam meningkatkan kemantapan japan provinsi ini akibat terbatasnya anggaran
"Atau opsi lain kan sudah ada model baru yaitu kita kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (swasta). Tapi ini kan biasanya swasta tanya mereka dapat apa (kalau bangun jalan)," tuturnya.
Dirinya mengakui, untuk penanganan persoalan kemantapan jalan ini telah diambil langkah-langkah berupa melakukan perbaikan jalan yang masih rusak serta pembangunan bertahap sesuai anggaran.
"Kita perbaiki yang rusak-rusak, (jalan) yang belum tembus ya sesuai anggaran, pembangunannya bertahap," ujarnya.
Dirinya mencotohkan seperti di Hukurila, yang sementara dibangun disesuaikan dengan anggaran.
"Pekerjaannya belum Selesa, karena memang anggarannya terbatas. Jadi kita lakukan itu sesuai anggaran karena anggaran yang terbatas itu," tandasnya.
from Berita Maluku Online Usemahu: Diperlukan 5-6 Triliyun Untuk Kemantapan Jalan Provinsi - Berita Harian Teratas
