AMBON - BERITA MALUKU. Selain pengendalian harga barang kebutuhan bahan pokok, isu lain yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) pada 24 Juli, di Jakarta, yaitu masih tingginya harga tiket pesawat.
"Salah satu hal yang disampaikan yakni mahalnya tiket pesawat," ujar Asisten III, Bidang Ekonomi dan pembangunan setda Maluku, Zulkifli Hasan, kepada awak media di kantor Gubernur, Rabu (10/7/2019).
Menururnya, kewenangan untuk menurunkan harga tiket bukan ada di Gubernur, melainkan ada ditangan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dikatakan, yang terjadi saat ini tiket pesawat sudah ada pada harga batas, namun maskapai juga membuat ulah dengan memindahkan rute penerbangan dan segala macam, itu yang nanti disuarakan oleh daerah, sehingga menjadi perhatian bagi pempus untuk mengatur maskapai lebih lanjut.
"Kan kita harapkan harga tiket diturunkan tetapi tidak merubah rute, namun yang terjadi malah menutup rute, mengurangi rute dan itu bukan kewenangan Gubernur tetapi Presiden melalui Menteri Perhuhungan," ucapnya.
Untuk itu dirinya berharap, isu yang nantinya disampaikan ini dalam Rakornas TPID, kiranya dapat menjadi perhatian serius oleh pempus.
"Salah satu hal yang disampaikan yakni mahalnya tiket pesawat," ujar Asisten III, Bidang Ekonomi dan pembangunan setda Maluku, Zulkifli Hasan, kepada awak media di kantor Gubernur, Rabu (10/7/2019).
Menururnya, kewenangan untuk menurunkan harga tiket bukan ada di Gubernur, melainkan ada ditangan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dikatakan, yang terjadi saat ini tiket pesawat sudah ada pada harga batas, namun maskapai juga membuat ulah dengan memindahkan rute penerbangan dan segala macam, itu yang nanti disuarakan oleh daerah, sehingga menjadi perhatian bagi pempus untuk mengatur maskapai lebih lanjut.
"Kan kita harapkan harga tiket diturunkan tetapi tidak merubah rute, namun yang terjadi malah menutup rute, mengurangi rute dan itu bukan kewenangan Gubernur tetapi Presiden melalui Menteri Perhuhungan," ucapnya.
Untuk itu dirinya berharap, isu yang nantinya disampaikan ini dalam Rakornas TPID, kiranya dapat menjadi perhatian serius oleh pempus.
from Berita Maluku Online Mahalnya Harga Tiket, Jadi Isu Pemprov Maluku Dalam Rakornas TPID - Berita Harian Teratas