AMBON – BERITA MALUKU. Empat Daerah Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru dan, Kabupaten Kepulauan Tanimbat melakukan penandatangan kerjasama, memorandum of understanding (Mou), dengan PT Indonesia Poewr EDF (Electricite De France), terkait pengembangan proyek minigrids untuk suplai kelistrikan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Penandatangan MoU yang berlangsung ruang rapat lantai enam, kantor Gubernur, Selasa (12/11/2019), dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Indonesia Power EDF, M. Ahsin Sadiq, Chief Representative, Mr. Frederic Fontan, dengan Wakil Bupati Aru, Muin Solgarey, Asisten I Kabupaten Kepulauan Aru, Edwin Tomasoa, sedangkan dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tengah tidak hadir. Turut disaksikan, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Maluku, Hendrik Far-Far, mewakili Gubernur, Murad Ismail, Kepala Dinas ESDM Maluku, Fauzan Chatib.
Gubernur dalam sambutannya dibacakan Hendrik Far-Far mengatakan, penandatangan MoU kiranya dapat memberikan hasil serta mengoptimalkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan pemenuhan pasokan listrik yang cukup terjangkau bagi masyarakat di daerah ini.
Dijelaskan, listrik telah berkembang menjadi kebutuhan vital masyarakat, karena hampir seluruh aktivitas masyatakat telah bergantung pada listrik. Dengan demikian, maka upaya untuk menyediakan pasokan daya listrik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terus dilakukan pemerintah melalui PT PLN Persero yang telah menargetkan Maluku Papua Terang 2020.
Walaupun demikian, dirinya menyadari masih banyak masyarakat di Maluku yang belum menikmati pasokan listrik. Ini tentunya menjadi perhatian bersama, banyak permasalahan yang terjadi terkait upaya mewujudkan Maluku terang 2020.
“Saya berharap melalui MoU ini, komunikasi, kerjasama dan sinkronisasi program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan, kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat di Maluku terutama di Aru, KKT, Malra dan Malteng dapat terpenuhi,” harapnya.
Menurutnya, kondisi geografis Maluku, yang tediri dari daerah kepulauan menyebabkan ketersediaan tenaga listrik pada beberapa gugus pulau belum dapat disediakan oleh pihak PT PLN secara optimal.
Oleh karena itu, perlu dilakukan komunikasi dua arah yang intens antara pihak PLN dan swasta dalam hal ini PT Indonesia Power dan Pelanggan, terkait edukasi penghematan listrik dan sosialisasi regulasi penggunaan listrik. sehingga masyarakat dapat menggunakan dan menghemat penggunaan listrik yang berbanding lurus dengan ketersediaan pasokan listrik itu sendiri.
Upaya penyediaan pasokan daya listrik bagi masyarakat di Maluku, kata Mantan Dankor Brimob Polri ini, perlu dilakukan melalui terobosan dan inovasi terhadap potensi sumber energi yang ada. Hal ini perlu dilakukan mengingat potensi sumber daya alam energi listrik tersedia di Maluku, seperti sumber energi baru dan terbarukan serta lainnya.
Disamping itu, ujarnya upaya dan inovasi PT PLN dan PT Indonesia Power tidak terhenti disitu, yang meliputi sumber ebergi dan teknologi lainnya yang ramah lingkungan. Namun diharapkan juga memberikan kesempatan serta bekerja dengan para pemangku kepentingan lainnya, demi penyediaan pasokan listrik yang lebih baik. Sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan listrik di seluruh pelosok negeri ini, teristimewa di Maluku.
“Melalui penandatangan MoU hari ini saya harapkan dapat memberikan agin segar bagi masyarakat Maluku khususnya masyarakat yang berada di perdesaan yang belum menikmati aliran listrik,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, Gubernur diberbagai kesempatan saat bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat, salah satu hal pokok yang disampaikan soal listrik.
“Saya kira, tantangan tersebut sudah dapat diwujudkan hari ini oleh pihak PT PLN bersama PT Indonesia Power. Harapan saya apa yang kita kerjakan ini memiliki makna utama dalam membangun malukunyang berkualitas dan berkeadilan sesuai visi pembangunan Maluku, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalan kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,” pintanya.
Penandatangan MoU yang berlangsung ruang rapat lantai enam, kantor Gubernur, Selasa (12/11/2019), dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Indonesia Power EDF, M. Ahsin Sadiq, Chief Representative, Mr. Frederic Fontan, dengan Wakil Bupati Aru, Muin Solgarey, Asisten I Kabupaten Kepulauan Aru, Edwin Tomasoa, sedangkan dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tengah tidak hadir. Turut disaksikan, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Maluku, Hendrik Far-Far, mewakili Gubernur, Murad Ismail, Kepala Dinas ESDM Maluku, Fauzan Chatib.
Gubernur dalam sambutannya dibacakan Hendrik Far-Far mengatakan, penandatangan MoU kiranya dapat memberikan hasil serta mengoptimalkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan pemenuhan pasokan listrik yang cukup terjangkau bagi masyarakat di daerah ini.
Dijelaskan, listrik telah berkembang menjadi kebutuhan vital masyarakat, karena hampir seluruh aktivitas masyatakat telah bergantung pada listrik. Dengan demikian, maka upaya untuk menyediakan pasokan daya listrik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terus dilakukan pemerintah melalui PT PLN Persero yang telah menargetkan Maluku Papua Terang 2020.
Walaupun demikian, dirinya menyadari masih banyak masyarakat di Maluku yang belum menikmati pasokan listrik. Ini tentunya menjadi perhatian bersama, banyak permasalahan yang terjadi terkait upaya mewujudkan Maluku terang 2020.
“Saya berharap melalui MoU ini, komunikasi, kerjasama dan sinkronisasi program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan, kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat di Maluku terutama di Aru, KKT, Malra dan Malteng dapat terpenuhi,” harapnya.
Menurutnya, kondisi geografis Maluku, yang tediri dari daerah kepulauan menyebabkan ketersediaan tenaga listrik pada beberapa gugus pulau belum dapat disediakan oleh pihak PT PLN secara optimal.
Oleh karena itu, perlu dilakukan komunikasi dua arah yang intens antara pihak PLN dan swasta dalam hal ini PT Indonesia Power dan Pelanggan, terkait edukasi penghematan listrik dan sosialisasi regulasi penggunaan listrik. sehingga masyarakat dapat menggunakan dan menghemat penggunaan listrik yang berbanding lurus dengan ketersediaan pasokan listrik itu sendiri.
Upaya penyediaan pasokan daya listrik bagi masyarakat di Maluku, kata Mantan Dankor Brimob Polri ini, perlu dilakukan melalui terobosan dan inovasi terhadap potensi sumber energi yang ada. Hal ini perlu dilakukan mengingat potensi sumber daya alam energi listrik tersedia di Maluku, seperti sumber energi baru dan terbarukan serta lainnya.
Disamping itu, ujarnya upaya dan inovasi PT PLN dan PT Indonesia Power tidak terhenti disitu, yang meliputi sumber ebergi dan teknologi lainnya yang ramah lingkungan. Namun diharapkan juga memberikan kesempatan serta bekerja dengan para pemangku kepentingan lainnya, demi penyediaan pasokan listrik yang lebih baik. Sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan listrik di seluruh pelosok negeri ini, teristimewa di Maluku.
“Melalui penandatangan MoU hari ini saya harapkan dapat memberikan agin segar bagi masyarakat Maluku khususnya masyarakat yang berada di perdesaan yang belum menikmati aliran listrik,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, Gubernur diberbagai kesempatan saat bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat, salah satu hal pokok yang disampaikan soal listrik.
“Saya kira, tantangan tersebut sudah dapat diwujudkan hari ini oleh pihak PT PLN bersama PT Indonesia Power. Harapan saya apa yang kita kerjakan ini memiliki makna utama dalam membangun malukunyang berkualitas dan berkeadilan sesuai visi pembangunan Maluku, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalan kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,” pintanya.
from Berita Maluku Online Empat Daerah di Maluku Teken MoU Dengan PT Indonesia Power EDF - Berita Harian Teratas