"Faktanya hari ini menunjukan, bahwa ada keterlambatan dalam pengesahan APBD KKT Tahun Anggaran 2020 seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Kendati demikian Pemkab KKT harus terus didorong untuk menyelesaikan proses pembahasan. Langkah yang terbaik adalah, menyurati Kemendagri lewat Gubernur Maluku," kata Sairdekut kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (4/12).
Dalam surat itu, menurut dia, menerangkan bahwa proses pembahasan itu sementara berjalan, dan tinggal menunggu persetujuan lewat kata akhir fraksi-fraksi di DPRD KKT terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020.
"Nah, kalau Pemkab Kepulauan Tanimbar dan DPRD tidak segera menyurati Kemendagri, maka konsekuensi terburuk ada, di pinalti. Dan saya berharap, hal itu tidak sampai terjadi," tandas Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku yang terpilih dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya ini.
from Berita Maluku Online Terkait Keterlambatan Pembahasan RAPBD 2020, Sairdekut Sarankan Pemkab Kepulauan Tanimbar Surati Kemendagri - Berita Harian Teratas
