AMBON - BERITA MALUKU. Pembangunan Ambon New Port (ANP) sebagai pendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku telah dibatalkan Pemerintah Pusat. Menindaklanjuti statement Menteri Koordinator Bidang Kemaritim Dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui Anggota DPR dan DPD RI asal Maluku.
Alasannya, dibatalkan proyek nasional itu dikarenakan lokasi pembangunan ANP masih terdapat bom peninggalan perang dunia II dan gunung api bawah laut.
Bahkan baru-baru ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di senayan, menyatakan pemerintah pusat tidak mempunyai uang untuk pembangunan proyek yang menelan anggaran Rp5 triliun itu.
Menyikapi hal ini, masyarakat Maluku se-Jabodetabek untuk melakukan aksi demo sebagai bentuk protes penolakan atas pembatalan pembangunan ANP dan LIN oleh Pemerintah Pusat.
Tomy Leleulya selaku koordiantor dan inisiator aksi dikonfirmasi via-seluler, Rabu (30/03/2022), menyatakan aksi yang dilakukan masyarakat Maluku se-Jabodetabek, kamis 31 Maret merupakan murni panggilan untuk memperjuangkan janji Presiden Joko Widodo kepada rakyat Maluku.
"Aksi ini strategis dan tidak ada kepentingan apapun, tidak ada yang menuganggi aksi ini, atau kepentingan politik sama sekali tidak, ini murni real dari masyarakat Maluku," tegasnya.
Menurut Tomy, setelah menyaksikan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyatakan pemerintah tidak punya uang untuk membangun ANP, menggugah hati dari masyarakat untuk memperjuangkan hak masyarakat Maluku yang telah dijanjikan Presiden.
"Mendengar hal tersebut kita merasa miris khususnya yang merantau di Jabodetabek, kita panggilan jiwa untuk menyampaikan itu. ini janji pemerintah buat Maluku, bukan Maluku mengemis untuk pemerintah pusat membangunnya. Karena itu, kewajiban kita sebagai masyarakat, apalagi Maluku memberikan kontribusi terbesar dari sektor perikanan Maluku untuk negara ini," tuturnya.
Dikatakan, aksi yang akan diikuti lebih dari 500 warga Maluku se-Jabodetabek ini, akan berlangsung di tiga titik, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, menutut Menteri Sakti Wahyu Trenggono memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat Maluku terhadap stetatment yang dikeluarkannya bahwa tidak ada uang pembangunan ANP.
Lokasi kedua di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, menurut Menteri Luhut Binsar Pandjaitan untuk memberikan penjelasan terkait penjelasannya bahwa pesisir pantai yang direncanakan pembangunan ANP ternyata ada temuan benda seperti bom peninggalan perang dunia kedua dan gunung api bawah laut.
"Ini perlu kami minta klarifikasi secara terbuka, kajiannya seperti apa, mengingat beliau berkontribusi besar terhadap pembangunan ANP," ucapnya.
Lokasi ketiga di Istana merdeka, menuntut Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan janjinya bagi masyarakat Maluku untuk membangun ANP dan, membuat Peraturan Presiden (Pepres) sebagai dasar hukum ayas proyek tersebut.
"Intinya pemerintah pusat harus tetap melanjutkan pembangunan ANP di Maluku," tandasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Besok, Ratusan Warga Maluku se-Jabodetabek Serbu Istana - Berita Harian Teratas
