SAPA (TIMIKA) - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Mimika, Karel Dwijangge menyatakan, untuk bisa membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Rapreda) tentu membutuhkan dana. Selama ini anggaran dari eksekutif tidak ada.
"Bagaimana mau kerja (lakukan pembahasan-Red) kalau anggaran tidak ada," kata Karel kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Kamis (14/9).
Menurut Karel, ada enam Raperda yang didorong eksekutif ke DPRD untuk dibahas yakni Raperda tentang RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perusahan Umum Daerah, HUT Mimika, Penyetoran Modal, dan Inisiatif DPRD.
"Untuk Raperda HUT Mimika sendiri sudah di bahas tapi perlu adanya perbaikan," katanya.
Terkait untuk Raperda OPD dan Inisiatif Dewan, Karel menyatakan, pembahasan kemungkinan dilakukan di luar Timika. Hal ini di lakukan karena melihat tensi politik yang memanas di Kota Timika.
"Melihat kondisi politik yang memanas antara eksekutif dan DPRD maka pembahasan kemungkinan dilakukan di luar Timika, biar tensinya bisa diturunkan," katanya.
Dikatakan, pembahasan ini membutuhkan tempat yang nyaman agar fokus.
"Kita mau fokus bekerja karena pembahasan itu membutuhkan keseriusan," katanya.
Meskipun terkesan terlambat dalam penyusunan Raperda, Karel mengatakan, tidak ada kata terlambat dalam mengerjakan sesuatu demi kepentingan masyakarat. Pihak DPRD akan terus berusaha secepatnya.
“Kapan dibahasnya, lebih cepat lebih baik,” katanya. (Tomy)
