*Dikuatirkan Berindikasi Korupsi
SAPA (TIMIKA) – Sebelumnya terjadi perseteruan antara eksekutif dan legislative, tentunya berdampak kepada pembangunan di Kabupaten Mimika. Sebagai tokoh masyarakat Amungme, Nerius Katagame mengatakan, dipenghujung tahun 2017 ini pembangunan fisik tentu tidak efektif jika anggaran diturunkan untuk pembangunan fisik. Jika dipaksakan, dikuatirkan akan ada indikasi korupsi.
“Meskipun ada APBD-P, kami meminta pemerintah jangan mengeluarkan anggaran untuk pembangunan fisik, untuk sisa tahun 2017. Karena sudah terlambat. Lebih baik pemerintah mengeluarkan anggaran untuk non fisik saja, itu akan lebih efektif,” kata Nerius saat dijumpai di Kantor Lemasa, Jalan Cenderawasih beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, kata Nerius, permasalahan antara eksekutif dan legislatif untuk tahun-tahun kedepan agar jangan terulang lagi. Tahun 2017 ini menjadi pelajaran dan pemerintah harus fokus untuk pembangunan fisik pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami tokoh masyarakat adat mendorong pemerintah dalam pembahasan anggaran untuk dapat menempatkan anggaran tepat sasaran,” katanya.
Tahun depan pemerintah harus tekun untuk membangun daerah, pemerintah harus mengejar ketertinggalan pembangunan. Sebab, adanya permasalahan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, masyarakat menjadi korban.
“Saya yang mewakili masyarakat Kabupaten Mimika menyampaikan, hal ini jangan terulang lagi. Kita jadikan ini pengalaman untuk kedepannya,” harapnya.
Perseteruan antara eksekutif dan legislatif, membuat pembangunan di Kabupaten Mimika tidak berjalan, terutama program pembangunan fisik. (Tomy)
