SAPA (TIMIKA) - Ratusan Masyarakat Papua yang bergabung dalam relawan Lukas Enembe (LE) untuk Papua menggelar aksi demo damai di kantor DPRD Mimika. Aksi demo relawan LE itu meminta dan menuntut kepada DPRD Mimika menerima aspirasi mereka terkait kriminalisasi yang dilakukan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Aksi demo yang berlangsung di kantor DPRD Mimika Jalan Cenderawasih, Selasa (19/9) itu, massa sebelum menuju DPRD Mimika berkumpul di Lapangan Timika Indah sekitar pukul 08.00. Lalu massa melakukan konvoi kendaraan roda dua dan roda empat menuju Kantor DPRD Mimika untuk bertemu dengan anggota dewan. Setiba di DPRD Mimika, masa menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap terkait kriminalisasi terhadap pemimpin Papua distop.
Perwakilan relawan LE, Agustinus Tipagau dalam orasinya meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak mengkriminalisasi pemimpin Papua. Sebab masyarakat menilai terjadi ketidakadilan yang dilakukan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Relawan LE juga mengancam akan memboikot Pilkada serentak yang akan digelar tahun depan, apabila Gubernur Papua tidak kembali ke Papua dalam waktu dekat. Sebab pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim terhadap LE ditengarai ada unsur ketidakadilan terhadap Gubernur Papua.
"Kami melihat ketidakadilan yang terjadi di Papua oleh Kepolisian. Jadi kami minta Gubernur Papua di pulangkan ke Papua, kalau tidak kami akan boikot Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres," ujarnya bernada mengancam.
Menurutnya, dengan adanya pemeriksaan terhadap Gubernur, sama saja telah membunuh karakter pemimpin Papua kedepan. Kasus yang dialami Lukas Enembe membuat masyarakat Papua tidak bisa berkembang. Karena para pemimpin Papua terus diintervensi, dikontrol Pempus.
"Pemimpin Papua yang hebat dan berani sering dibuatkan untuk terjerat hokum. Kami lihat itu tidak adil. Supaya generasi Papua tidak bisa maju dan berkembang," ujarnya.
Dalam orasi relawan LE itu juga mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, DPRD Mimika dan Kepolisian menghentikan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua. Ini pembunuhan karakter terhadap pemimpin Papua masa kini dan kedepan, maka hentikan politisasi terhadap pemimpin di Papua.
Selain menggelar orasi, relawan LE membacakan lima pernyataan sikap diantaranya, segera menghentikan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua, Hentikan proses hukum yang dituduhkan kepada Gubernur Papua,Masyarakat Papua siap menduduki Kantor Gubernur Papua selama Gubernur Papua belum ada ditanah Papua, Seluruh masyarakat Papua mendesak hentikan semua proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Jika seluruh tuntutan diatas tidak disikapi Kepolisian Republik Indonesia, maka masyarakat Papua siap memboikot Pilkada serentak 2018 Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
Massa juga menuntut bertemu langsung dengan anggota DPRD Mimika. Namun salah satu staff DPRD Mimika, Agustinus menyampaikan kepada massa pendemo bahwa sejumlah anggota dewan sedang melaksanakan agenda daerah di Jakarta. Jadi, semua anggota dewan tidak berada di tempat untuk menerima aspirasi itu.
"Anggota Dewan dan pimpinan Sekwan tidak berada di tempat. Karena mereka semua sedang melakukan pembahasan Raperda di Jakarta,kantor ini lagi kosong," ujarnya.
Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon berterima kasih kepada relawan LE yang berdemo berlangsung dengan tertib dan aman. Walaupun aksi demo tersebut tidak diberikan izin. Mereka memberikan contoh yang baik. Mereka bisa menjaga harga diri dari pemimpin Papua yang akan berpengaruh pada generasi kedepan.
"Rekan-rekan bisa sampaikan orasi dengan damai dan itu memberikan contoh. Supaya kita punya harga diri yang menjadi keluhan hati yang mungkin berpengaruh kedepan," katanya.
Kapolres menyebutkan, besok Ketua DPRD telah tiba di Timika, dan aspirasi yang telah diberikan dan diterima Staff Setwan nantinya bisa diserahkan kepada Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan harapan masyarakat Papua yang ada di Timika.
"Aspirasi itu nanti akan disampaikan ke dewan dan besok ketua DPRD akan hadir nanti akan konsultasi apa yang menjadi keinginan dari masyarakat," ujarnya. (Ricky Lodar).
