Ilustrasi |
Menurut Gubernur Maluku Said Assagaff, sesuai hasil laporan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, saat ini sementara lagi dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Teknis Terinci (RTT), yang ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang.
"Jika AMDAL dan RTT selesai di tahun 2018 sehingga, berarti pekerjaan bandar udara sudah mulai di kerjakan tahun 2019," ujar Gubernur, Senin (18/12/2017).
Dijelaskan, secara keseluruhan panjang bandara Gorom mencapai 2.000, yang berlokasi di petuanan desa Kataloka.
"Bandara Gorom harus dibangun, saya tidak mau ada lagi masalah apapun," tandasnya.
Apalagi menurutnya, anggaran yang dipersiapkan untuk pembangunan Bandara Gorom mencapai Rp600 miliar atau lebih besar dari pembuatan jalan lingkar Gorom.
"Jadi kalau masyarakat yang memiliki lahan sedikit relakan saja. Sehingga kedepan pariwisata bisa berkembang mengingat daerah ini bisa dibangun hanya dengan pariwisata dan perikanan, kalau sudah terbuka konektifitas orang akan datang kemari, masyarakat bisa memproduksi sesuatu. Tapai kalau kita ke Ambon musti ke Bula 4 hingga 5 jam baru naik pesawat atau naik mobil terlalu susah, tapi kalau pesawat sudah ada disini, mau ke Ambon cuma satu jam saja, wisatawan manca negara bisa datang dengan mudah," pungkasnya.
Sementara itu, Bupati SBT Mukti Keliobas mengungkapkan, upaya Gubernur untuk mendorong pembangunan Bandar Udara Gorom sangat luar biasa.
"Saya bersama Gubernur sudah beberapa kali melakukan perjalanan dinas ke direktur bandar udara, Kementrian Perhubungan, Bintang Hidayat untuk membicarakan hal ini, namun pada pelaksanaannya terjadi persoalan lahan," tuturnya.
Menyikapi persoalan lahan, beberapa hari lalu sudah menginstruksikan kepala dinas perhubungan dan Bappeda SBT untuk melakukan pertemuan bersama dengan masyarakat yang mempunyai lahan yang terkena dampak pembangunan bandara.
Upaya ini dilakukan karena berdasarkan penjelasan dari tim konsultan, Hadi bahwa lokasi yang paling tepat untuk dibangun bandar udara adalah Samboru, namun hal ini terkendala lahan, karena lahan tersebut merupakan hasil utama yang dimiliki masyarakat.
"Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Gubenur dan diintruksikan untuk ganti rugi lahan, dan sudah dijelaskan kepada masyarakat, tapi nyatanya mereka keberatan. Masyarakat katakan jika tetap dilaksanakan maka kami siap untuk pindah ketempat lain dan tidak lagi menjadi masyarakat Gorom, itulah yang menghambat proses pembangunan bandara," tuturnya.
Untuk itu, dengan adanya penetapan lokasi baru, masyarakat dapat menerima dengan sepenuh hati, untuk pengembangan Gorom yang lebih baik dan maju.
from Berita Maluku Online Bandar Udara Gorom Mulai Dikerjakan Tahun 2019 - Berita Harian Teratas