AMBON - BERITA MALUKU. SMA Siwalima merupakan salah satu SMA unggulan di provinsi Maluku yang menampung siswa-siswi berprestasi dari 11 Kabupaten/kota.
Sejak awal pendirian sekolah ini, di zaman pemerintahan Mantan Karel Albert Ralahalu, diutamakan kepada anak miskin yang beprestasi. Namun seiring berjalan waktu serta pegantian pemimpin, misi tersebut tidak lagi diterapkan.
Bukan diisi oleh siswa-siswi yang tidak mampu (miskin), tetapi telah dikuasai oleh anak-anak pejabat di negeri seribu pulau ini.
Akibatnya keberadaan sekolah ini kini dianggap pemerintah telah membebankan daerah, karena jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan, dari sebelumnya ditetapkan 70 orang dalam penerimaan siswa baru, kini mencapai 184 orang. Bahkan untuk kebutuhan makan minum semuanya disubsidi oleh pemerintah.
"Sekarang ini banyak sekali yang harus dibayar, saya pernah bertemu sama pak Ketua DPRD, Ketua katakan terlalu banyak uang pemerintah yang dingunakan untuk SMA Siwalima, padahal masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji pada rapat bersama komisi IV DPRD Maluku, Senin (09/03).
Kedepan dalam penerimaan siswa baru, pihaknya akan kembali menerapkan kebijakan awal, hanya diterima 70 orang, itupun dengan perbandingan, 70 persen anak diketegorikan tidak mampu (miskin) dibuktikan dengan keterangan RT atau lurah, dan 30 persen anak dikategorikan mampu.
"Agak miris juga kalau pemerintah menerima anak pejabat disitu, jadi kita kembali ke tujuan awal di masa pemerintahan Mantan Gubernur Karel Albert Ralahalu yang diperuntukan untuk anak miskin beprestas, bukan anak pejabat. tapi kalau anak pejabat yang pintar silahkan saja, tetapi untuk kebutuhan sekolah orang tuanya harus bayar. supaya ada subsidi silang, sehingga tidak membebankan pemerintah," pungkasnya.
Sejak awal pendirian sekolah ini, di zaman pemerintahan Mantan Karel Albert Ralahalu, diutamakan kepada anak miskin yang beprestasi. Namun seiring berjalan waktu serta pegantian pemimpin, misi tersebut tidak lagi diterapkan.
Bukan diisi oleh siswa-siswi yang tidak mampu (miskin), tetapi telah dikuasai oleh anak-anak pejabat di negeri seribu pulau ini.
Akibatnya keberadaan sekolah ini kini dianggap pemerintah telah membebankan daerah, karena jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan, dari sebelumnya ditetapkan 70 orang dalam penerimaan siswa baru, kini mencapai 184 orang. Bahkan untuk kebutuhan makan minum semuanya disubsidi oleh pemerintah.
"Sekarang ini banyak sekali yang harus dibayar, saya pernah bertemu sama pak Ketua DPRD, Ketua katakan terlalu banyak uang pemerintah yang dingunakan untuk SMA Siwalima, padahal masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji pada rapat bersama komisi IV DPRD Maluku, Senin (09/03).
Kedepan dalam penerimaan siswa baru, pihaknya akan kembali menerapkan kebijakan awal, hanya diterima 70 orang, itupun dengan perbandingan, 70 persen anak diketegorikan tidak mampu (miskin) dibuktikan dengan keterangan RT atau lurah, dan 30 persen anak dikategorikan mampu.
"Agak miris juga kalau pemerintah menerima anak pejabat disitu, jadi kita kembali ke tujuan awal di masa pemerintahan Mantan Gubernur Karel Albert Ralahalu yang diperuntukan untuk anak miskin beprestas, bukan anak pejabat. tapi kalau anak pejabat yang pintar silahkan saja, tetapi untuk kebutuhan sekolah orang tuanya harus bayar. supaya ada subsidi silang, sehingga tidak membebankan pemerintah," pungkasnya.
from Berita Maluku Online SMA Siwalima Dikuasi Anak Pejabat, Pemda Maluku Merasa Terbeban - Berita Harian Teratas
