AMBON - BERITA MALUKU. Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menilai data penerima Bantuan Sosial (Bansos) di semua kabupaten/kota amburadul.
"Bansos, BLT dan sebagainya dari Kementerian Sosial, dalam kenyataan di lapangan kacau. Data-data, pemberian yang seharusnya dilakukan dengan baik, ternyata data amburadul. Jangankan di kabupaten/kota lain, di Kelurahan Waihoka, Ambon, ada tiga RT yang sudah datang laporkan, mereka ajukan 54 KK yang diterima cuma 13 KK, ada yang ajukan 30 KK, yang diterima hanya 3 KK. Kalau begini kan susah, dan lebihnya lagi orang yang seharusnya tidak dapat, dan seharusnya dapat, justru terbalik dia tidak dapat," ujar Wattimury kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (13/04).
Menurutnya, hal ini yang perlu disiapkan, jangan sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan, akan timbul persoalan baru.
"Karena kalau sampai perut lapar terus menerus maka akan berdampak pada gejala sosial," ucapnya.
Karena itu, pihaknya telah menyepakati meminta kepada Pemda Maluku dalam hal ini Gugus Tugas (Gustu) covid-19 akan berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot supaya penanganan bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan baik.
"Melalui Gustu Maluku kami minta agar pendataan dilakukan lebih baik lagi, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," pintanya.
Lebih lanjut dikatakan, hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu data tentang korban, tenaga medis.
Karena menurutnya, data sangat penting untuk melihat berapa besaran anggaran yang diperlukan.
"Jadi kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk membantu Gustu dengan sebaik-baiknya. Karena itu fungsi pengawasan dewan akan di efektifkan melalui kerja tim ini. Dengan demikian harapan untuk bersama-sama menyelesaikan virus corona ini, kalau boleh bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.
"Bansos, BLT dan sebagainya dari Kementerian Sosial, dalam kenyataan di lapangan kacau. Data-data, pemberian yang seharusnya dilakukan dengan baik, ternyata data amburadul. Jangankan di kabupaten/kota lain, di Kelurahan Waihoka, Ambon, ada tiga RT yang sudah datang laporkan, mereka ajukan 54 KK yang diterima cuma 13 KK, ada yang ajukan 30 KK, yang diterima hanya 3 KK. Kalau begini kan susah, dan lebihnya lagi orang yang seharusnya tidak dapat, dan seharusnya dapat, justru terbalik dia tidak dapat," ujar Wattimury kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (13/04).
Menurutnya, hal ini yang perlu disiapkan, jangan sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan, akan timbul persoalan baru.
"Karena kalau sampai perut lapar terus menerus maka akan berdampak pada gejala sosial," ucapnya.
Karena itu, pihaknya telah menyepakati meminta kepada Pemda Maluku dalam hal ini Gugus Tugas (Gustu) covid-19 akan berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot supaya penanganan bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan baik.
"Melalui Gustu Maluku kami minta agar pendataan dilakukan lebih baik lagi, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," pintanya.
Lebih lanjut dikatakan, hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu data tentang korban, tenaga medis.
Karena menurutnya, data sangat penting untuk melihat berapa besaran anggaran yang diperlukan.
"Jadi kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk membantu Gustu dengan sebaik-baiknya. Karena itu fungsi pengawasan dewan akan di efektifkan melalui kerja tim ini. Dengan demikian harapan untuk bersama-sama menyelesaikan virus corona ini, kalau boleh bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Data Penerimaan Bansos Ambaradul, Termasuk Ambon - Berita Harian Teratas